Connect with us

Nasional

Bangun Sinergisitas Dakwah Islam Moderat, KPPP MUI Gelar Rakornas

Published

on

JAKARTA — Komisi Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan (KPPP) Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggelar Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Golden Boutique Hotel, Kemayoran Jakarta, Rabu (15/12).

Ketua Panitia Pelaksana, Dr. Desfian Bandarsyah menjelaskan bahwa tujuan dari Rakornas ini adalah untuk sinergisitas dalam upaya mencegah pemikiran dan aliran sesat. Dengan demikian akan terwujud cara pandang Islam moderat dalam bingkai keberagaman.

“Acara ini sebagai bentuk diseminasi KPPP MUI dalam menginternalisasi ajaran dan model Islam yang toleran, moderat dan tetap mengedepankan persaudaraan dalam sikap pemikiran dan perilaku masyarakat Indonesia,” ungkap Desfian.

Menurut Desfi, Rakornas juga menjadi sarana komunikasi, koordinasi dan konsolidasi infrastruktur KPPP se-Indonesia. Sebab, di tangan merekalah tugas sosialisasi kebijakan dan program kerja kajian. Selain itu, riset dan pengembangan di internal MUI sendiri.

“Perlu langkah konkret yang bisa dibangun dalam rangka konsolidasi kebijakan dan sinergitas umat yang harus dilaksanakan adanya kerja sama yang erat dengan semua stakeholder terkait,” kata dia.

Advertisement

Desfi pun menjelaskan, Rekornas akan digelar selama dua hari berturut-turut, terhitung sejak tanggal 15 sampai 16 Desember 2021.

Rakornas kali ini dibagi ke dalam 6 tahapan pleno; Pleno 1 sampai 4 dilaksankan pada hari pertama pascapembukaan, pleno 5 dan 6 akan dilanjutkan pada hari selanjutnya berikut pembacaan rumusan hasil Rakornas dan pleno.

Selain konsolidasi Islam moderat dan sosialisasi kebijakan, pada tahapan pleno yang ke-6, Rakornas juga melaksanakan serap anspirasi secara online dari MUI Daerah sebagai sebagai evaluasi dan konsolidasi ke depan.

Secara teknis, dijelaskan Desfi, akan dibagi ke dalam tiga kelompok dengan pimpinan forum rapat masing-masing diantaranya: Prof Firdaus Syam, Dr. Ali M. Abdillah dan Prof. Utang Ranuwijaya.

“Room satu dari Komisi A yang dipimpin oleh Prof Firdaus Syam, room dua dari Komisi B dipimpin oleh Dr. Ali M. Abdillah dan room terakhir dari Komisi C oleh Prof. Utang Ranuwijaya,” pungkasnya. (A. Fahrur Rozi/Angga)

Advertisement

rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...