Politik
Batik Custom Bernilai Tinggi, Rahayu Saraswati Minta Akses KUR untuk Pelaku Ekraf
Published
8 bulan agoon
Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, menegaskan pentingnya peran negara dalam memperkuat ekonomi kreatif berbasis budaya yang tumbuh dari inisiatif masyarakat. Hal itu disampaikannya saat kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke Kampung Batik Okra, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (10/2/2026).
Rahayu mengapresiasi hadirnya kampung ekonomi kreatif seperti Kampung Batik Okra yang lahir dari inisiatif warga. Menurutnya, pembangunan ekonomi dari bawah harus bertumpu pada kreativitas dan partisipasi masyarakat lokal.
“Kita sangat senang melihat kampung ekonomi kreatif seperti ini. Ini inisiatif masyarakat sendiri. Kalau kita ingin membangun ekonomi dari bawah, ini salah satu contohnya,” ujarnya.
Ia menilai Kampung Batik Okra merupakan contoh nyata ekonomi kreatif berbasis budaya, di mana masyarakat terlibat langsung sebagai penggagas sekaligus pengrajin. Pengembangan ekonomi kreatif, lanjutnya, juga tidak dapat dipisahkan dari upaya pelestarian budaya.
“Pelestarian budaya penting untuk memastikan generasi muda tidak melupakan kekayaan budaya Indonesia,” kata Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Meski demikian, Rahayu mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, terutama dalam aspek pemasaran dan pengelolaan usaha. Dua hal ini, menurutnya, perlu mendapat dukungan pembinaan dari Kementerian Ekonomi Kreatif.
“Perlu ada penguatan dari sisi pengembangan usaha dan pemasaran,” tegasnya.
Rahayu juga mengapresiasi keunikan batik Kampung Okra yang bersifat custom dan memiliki nilai jual tinggi karena motifnya tidak ditemukan di daerah lain. Bahkan, proses pembuatan satu kain batik dapat memakan waktu hingga satu tahun.
“Motif yang tidak ada di tempat lain menjadikan karya ini punya daya jual lebih tinggi,” ucapnya.
Terkait peluang ekspor, ia berharap Kementerian Ekonomi Kreatif dapat bersinergi dengan Kementerian Pariwisata untuk membawa produk Kampung Batik Okra ke berbagai pameran dan expo, sekaligus meningkatkan daya tarik wisata daerah.
Selain dukungan pemasaran, Rahayu mengungkapkan rencana penguatan pembiayaan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus bagi pelaku ekonomi kreatif dengan alokasi hingga Rp10 triliun. Skema tersebut memungkinkan akses pembiayaan antara Rp100 juta hingga Rp500 juta, berdasarkan hasil evaluasi.
Ia berharap fasilitas tersebut tidak hanya dimanfaatkan oleh pelaku usaha besar berbasis Intellectual Property (IP), tetapi juga oleh IP lokal seperti Kampung Batik Okra.
“Harapannya ini bisa dimanfaatkan oleh pelaku ekonomi kreatif lokal agar bisa berkembang lebih kuat dan berdaya saing,” pungkasnya.
DPC Gerindra Purbalingga Jalankan ASRI, Gotong Royong Bersihkan Sungai Cilapar
DPC Gerindra Kudus Hidupkan Semangat ASRI Lewat Kerja Bakti di Makam Pahlawan
DPC Gerindra Semarang Turun ke Jalan, Wujudkan Lingkungan Bersih dan Hijau
Wujudkan Ekonomi Hijau, DPD Gerindra DIY dan DPC Gerindra Bantul Bersih-Bersih Pantai Baru
Gerindra Ngaliyan Ajak Warga Sambut Musim Hujan dengan Penghijauan dan Bersih Lingkungan
Kunker di Tasikmalaya, Menhan Sjafrie Tinjau Yonif TP 335/Macan Sukapura: Tegaskan Sinergitas TNI-Pemda dan Tugas Pengabdian kepada Rakyat
Soroti Krisis Hunian, Syaiful Huda Minta Program 3 Juta Rumah Benahi Masalah Lahan
Maman Imanul Haq: Pemberhentian Rektor UINSA Sudah Tepat, Jadi Pelajaran bagi Kemenag
Dedi Mulyadi Tak Bisa Maju Capres 2029 dari Gerindra, Tiket Sudah Diberikan kepada Prabowo?
Turn Back Hoax: [SALAH] Gambar Detik.com Ganjar Menonton Video Bokep
Sosok Airlangga Masih Dibutuhkan Golkar
Dunia Butuh Generasi Muda Bahagia, Tangguh dan Sehat Jiwa
Opini Newsmax, Prabowo dan Peluang Kemakmuran untuk Indonesia
Sastra bisa Jadi Ruang Merawat Akal Sehat dan Kewarasan
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Abdul Wachid: Komisi VIII DPR Setujui Tambahan Anggaran BPJPH dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...
Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...
Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer
Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...
Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...
Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...
Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...
Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...
Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...
Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...
Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...

