Beberapa Platform Instant Messaging Down Sementara, Kominfo Imbau Pakai Ini

Kabarpolitik.com,JAKARTA–Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) membatasi akses media sosial (medsos) dan beberapa platform instant messaging. Hal tersebut disampaikan saat jumpa pers di Jakarta, Rabu (22/5).

Pembatasan akses ini untuk meredam perederan informasi palsu atau hoaks yang beredar dan terkait dengan serangkaian aksi massa di sejumlah kawasan Jakarta sejak Selasa (21/5) malam kemarin.

Menkominfo Rudiantara memamparkan, pembatasan bersifat sementara dan bertahap. “Pembatasan dilakukan untuk platform medsos dan beberapa fiturnya seperti berbagi foto dan video serta instan messaging seperti WhatsApp (WA),” katanya demikian.

Kenapa dibatasi? Rudiantara lebih jauh menjelaskan, masyarakat (dengan kepentingan tertentu) sering kali mengirim postingan yang meresahkan atau hoaks via unggahan di medsos seperti Facebook, Instagram, dan instant messaging WA. Parahnya lagi, kebanyakan foto dan video yang viral berisi konten negatif yang lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya.

“Teman-teman akan mengalami kelambatan untuk mengirim, mengunduh foto, dan video serta akses lainnya. Yang bahaya itu bukan yang diunggah di Facebook atau Instagram, tetapi yang dikirim langsung lewat WA misalnya. Secara psikologis, foto dan video yang dibagikan langsung menyentuh emosi. Bagi yang menelan mentah-mentah informasinya, itu bahaya,” jelasnya.

Sebagai gantinya, masyarakat untuk sementara ini diminta untuk menggunakan layanan pesan singkat (SMS) atau panggilan suara saja. Pasalnya, layanan SMS dan voice call tidak masalah. “Untuk sementara jangan percaya informasi yang beredar di medsos dulu. Cari informasi yang kredibel di media mainstream,” sambung Rudiantara.

Masih terkait pembatasan akses medsos dan instant messaging, Rudiantara mengaku langkah yang diambilnya ini sudah mengacu pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). “UU ITE intinya ada dua, satu meningkatkan literasi masyarakat akan digital, yang kedua manajemen konten termasuk melakukan pembatasan. Intinya itu,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengaku menyesal dan terpaksa mengambil tindakan tersebut. “Ini untuk keamanan dan kepentingan nasional. Perdamaian ini juga perlu peran penting dari masyarakat juga dengan tidak menyebari informasi yang salah. Jangan sampai termakan isu hoaks yang beredar lewat media sosial,” jelasnya. (jpc)

rn