Bekasi Minta Dana Rp 2 Triliun, M Taufik: Ini Bukan Uang Emaknya

Kabarpolitik.com, JAKARTA – Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik menilai usulan dana sebesar Rp 2 triliun oleh Pemerintah Kota Bekasi kepada Pemprov DKI masih membingungkan. Diketahui, dana tersebut akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur di Bekasi.

Taufik menyatakan usulan tersebut harus dibicarakan dan dipelajari secara menyeluruh. Pemprov DKI harus kritis dalam mendengarkan dan menelaah usulan dana yang dinilai fantastis itu.

“Begini ya. Itu kan mesti ada pengkajiannya Rp 2 triliun itu buat apa? Ini kan kami DPRD belum terima,” jelas Taufik saat dihubungi, Senin (22/10).

Politisi Gerindra itu pun meminta anggaran sebesar Rp 2 triliun harus dikaji sebab alokasinya menggunakan APBD DKI Jakarta. Terlebih, soal penahanan truk sampah yang dinilai tidak etis.

“Itu kan mesti masuk di APBD, kalau APBD nya nggak ada bagaimana? Yang ketiga, jangan pakai nyetoplah. Massa pakai-pakai setop truk. Kan tidak elok,” tuturnya.

Lebih lanjut, Taufik menyatakan Pemprov DKI Jakarta telah membayar kewajiban sesuai dengan kesepakatan kerja sama terkait Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, antara Pemprov DKI dengan Pemkot Bekasi.

“Iya kan sudah dibayar perjanjian itu. Saya kebetulan Badan Anggaran, kata Gubernur itu terealisasi ya. Terus masa tiba-tiba minta tambahan Rp 2 triliun. Inikan bukan uang emaknya, tapi uang rakyat. Jadi harus ada kajian dulu dong,” tegasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Bekasi mengajukan dana kemitraan atau hibah sebesar Rp 2,09 triliun kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Oktober ini. Kepala Biro Tata Pemerintahan DKI Jakarta Premi Lasari mengatakan, dana itu diajukan untuk pengerjaan beberapa proyek di Bekasi pada tahun 2019.

“Pada tanggal 15 Oktober, Bekasi bersurat untuk mengajukan proposal (proyek) flyover Cipendawa, flyover Rawapanjang, kemudian Jalan Siliwangi, besarannya kurang lebih Rp 2 triliun,” kata Premi di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Minggu (21/10) malam.

(rgm/JPC)

rn
source