Connect with us

Daerah

Benny Tatung Ingatkan Pemerintah Pentingnya Skala Prioritas Pembangunan Di Desa

Published

on

Prabumulih  Dana desa adalah program yang dilaksanakan pemerintah pusat untuk meningkatkan produktivitas masyarakat di desa supaya semakin sejahtera. Menurut hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS), terjadi pengurangan desa tertinggal.

Pada tahun 2014 jumlah desa tertinggal sebanyak 19.750 desa, kemudian di tahun 2018 menjadi 13.232 desa. Direktur Pengolahan dan Penyediaan Informasi Kominfo, Siti Meiningsih di Griya Agung Palembang, Senin (4/2/2019) menjelaskan, pengurangan desa tertinggal dapat dicapai dengan membangun jalan desa dan jembatan desa untuk membuka keterisolasian. Termasuk juga membangun embung, irigasi, dan pasar.

Selain itu juga ada BUMDes untuk meningkatkan produktivitas masyarakat desa. Lalu ada juga pembuatan drainase, saluran air bersih, polindes dan MCK untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Menanggapi hal terssbut, Benny Martha Benyamin Tatung, Caleg DPR RI Dapil Sumsel II menegaskan pentingnya skala prioritas pembangunan di desa. Selain itu dirinya juga menambahkan dana yang begitu besar itu perlu diawasi bersama agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.

“Dana yang digelontorkan dari pusat untuk membangun desa harus sebesar – besarnya dimanfaatkan untuk kemajuan masyarakat di desa. Jangan sampai ada pihak yang mengambil untung dengan adanya dana desa” ungkapnya pada awak media di Prabumulih, (4/2/2019).

Advertisement

Penggunaan dana tersebut tentunya dilakukan dengan bersama pendamping desa. Namun memang harus diakui bahwa berbagai program yang dilakukan ini belum sepenuhnya mampu menyelesaikan permasalahan desa di Sumsel. Seperti tingkat kemiskinan yang masih tinggi khusunya di desa. Tren angka kemiskinan di Sumsel walaupun mengalami penurunan tetapi masih belum signifikan.

Ia menambahkan, menurut data dari Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharan (DJPb) Sumsel mencatat hingga 29 Oktober 2018 alokasi Dana Desa tahap III baru tersalurkan pada empat Kabupaten/Kota di Provinsi yaitu Muba, Muara Enim, Musi Rawas dan Prabumulih. “Dana desa harus diawasi bersama supaya kebermanfaatannya betul – betul dirasakan oleh masyarakat desa. Ini yang harus sama – sama kita perjuangkan” tutupnya caleg dari Partai Golkar.

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...