Connect with us

Daerah

Benny Tatung Siap Bantu Atasi Masalah Pengangguran Di Prabumulih

Published

on

Prabumulih –  Gelar kota minyak dan gas ternyata belum tentu menjadi jaminan akan berkurangnya tingkat pengangguran. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) tahun 2018, Prabumulih menjadi nomor dua di bawah kota Palembang yang memiliki angka tingkat pengangguran tertinggi dari 17 Kabupaten/kota yang ada di Sumsel.

Hal ini tentu belum berbanding lurus dengan program pelatihan dan pembinaan pengangguran yang selama lima tahun terakhir dilakukan pemerintah. Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) kota Prabumulih, mengatakan meningkatnya angka pengangguran di Prabumulih dalam kurun waktu dua tahun ini. Banyaknya perusahaan di bidang perminyakan yang gulung tikar sehingga banyak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal.

Data tersebut membuat Benny Martha Tatung yang merupakan caleg DPR RI Dapil Sumsel II angkat bicara. Dirinya mengaku terpanggil untuk membantu mengatasi masalah pengangguran di Kota Prabumulih tersebut.

“Kota dengan kekayaan alam yang begitu melimpah seharusnya mampu untuk mensejahterakan masyarakatnya. Apalagi Prabumulih terkenal sebagai kota penghasil minyak di Sumsel. Perlu ada langkah taktis dari pemerintah agar masyarakat yang terkena dampak PHK bisa segera mendapat pekerjaan” ungkapnya pada awak media di Prabumulih, (10/2/2019)

Di sisi lain, Disnaker sejak 2015 sampai 2018 mencoba mengatasi jumlah pengangguran dengan cara memberikan bimbingan usaha kepada para pengangguran, dan memberikan peralatan untuk usaha. Pihaknya telah melatihnya selama beberapa bulan, dan ada juga yang kami berikan bimbingan usaha. Dalam kurun waktu itu, sudah ada sekitar 800 orang yang diberikan bimbingan usaha.

Advertisement

Caleg yang merupakan tokoh kebanggaan masyarakat Sumsel ini juga menambahkan walaupun program pelatihan kewirausahaan sudah ada, pihaknya mengakui jika hal itu belum menjadi solusi yang memberikan dampak signifikan. “Program pemerintah yang sudah digelar belum mampu mengatasi masalah pengangguran yang signifikan. Perlu adanya sinergi dari berbagai pihak sehingga masyarakat kita bisa mandiri secara ekonomi dan memiliki pekerjaan yang layak sehingga taraf hidup masyarakat kita semakin sejahtera. InsyaAllah ini yang akan sama – sama kita perjuangkan” tandasnya.

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...