Berhentikan 51 Pegawai, WP KPK Nilai Pimpinan KPK dan BKN Tak Patuhi Instruksi Jokowi

Kabarpolitik.com, JAKARTA — Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) Yudi Purnomo Harahap menyesalkan tindakan Pimpinan KPK dan BKN yang telah nyata tidak mematuhi instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi), terkait peralihan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Dia menyesali langkah pemberhentian 51 pegawai dan 24 pegawai yang tidak diberikan jaminan menjadi ASN.

“Padahal secara nyata presiden sudah mengungkapkan bahwa tes tidak dapat dijadikan dasar untuk memberhentikan seseorang,” kata Yudi dalam keterangannya, Selasa (25/5).

Yudi menyebut, Ketua KPK Firli Bahuri dan BKN telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak mengindahkan jaminan konstitutional Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang diperkuat dengan Nomor 70/PUU-XVII/2019, yang menegaskan bahwa proses transisi tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN.

“Sikap Pimpinan KPK dan Kepala BKN adalah bentuk konkret dari sikap tidak setia terhadap Pemerintahan yang sah. Maka dari itu, perlu adanya supervisi dari Presiden menindaklanjuti perkara Alih Status Pegawai KPK,” tegas Yudi.

Yudi lantas mempertanyakan mengapa Firli Bahuri sangat ingin memberhentikan pegawai KPK yang dinilai berintegritas dengan alat ukur tes wawasan kebangsaan (TWK), yang dinilai belum jelas, serta proses yang sarat pelecehan martabat sebagai perempuan.

“Padahal di sisi lain, Ketua KPK bertekad menjadikan residivis perkara korupsi yang jelas telah berkekuatan hukum tetap sebagai agen antikorupsi,” cetus Yudi.rn(Fajar)rn