Connect with us

Daerah

Berikan Informasi yang Tidak Akurat Soal Covid-19, Warga Siantar Kecewa kepada Bupati Simalungun JR Saragih

Published

on

Siantar — Sejumlah warga Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun menyayangkan langkah Bupati Simalungun JR Saragih dalam menangani pandemi Covid-19. Hal tersebut lantaran pernyataan Bupati JR Saragih yang kerap kali memberikan informasi yang tidak akurat.

Seperti disampaikan oleh Ilham Saputra (32) salah satu perwakilan warga Siantar yang mengaku kecewa atas kinerja Bupati JR Saragih dalam menangani pandemi Covid-19. Seharusnya Bupati JR Saragih memastikan akurasi informasi Covid-19 sebelum disampaikan ke publik.

“Terus terang kami kecewa dengan kinerja pak Bupati. Sebagai ketua Gugus Tugas penanganan Covid-19 seharusnya jangan asal-asal menyampaikan informasi sebab akan menimbulkan kepanikan,” ungkap Ilham pada awak Media di Siantar, Kamis (09/04).

Ilham pun menilai pernyataan Bupati Simalungun keliru dalam menyampaikan informasi korban meninggal akibat Covid-19. Dirinya pun menduga telah terjadi penyalahgunaan anggaran dalam penanganan Covid-19 di Simalungun.

“Apa yang disampaikan oleh Bupati JR Saragih terkait korban meninggal akibat Corona jelas keliru. Korban meninggal atas nama Irwansyah bukan meninggal akibat Corona, tetapi akibat penyakit dalam,” katanya.

Advertisement

Pantauan awak media, korban meninggal atas nama Irwansyah yang merupakan warga Negeri Bayu Huta IV, Nagori Bandar Siantar, Gunung Malela, Simalungun meninggal akibat komplikasi. Hal ini disampaikan oleh Kaka kandung korban, Erni.

“Almarhum masuk RS Djasmin Saragih pukul 08.00 dan meninggal pukul 01.00 dini hari. Bukan di RS Vita Insani,” ungkap Erni saat dimintai komentar oleh awak media di rumah duka, Kamis (09/04).

Menurut informasi, korban sudah menderita sakit cacar air sejak bulan Januari 2020. Akibat sering mengkonsumsi mie instan dan kopi saset sehingga menyebabkan komplikasi pada lambung yang menimbulkan cairan pada paru-paru korban.

Pihak keluarga pun membantah informasi yang disampaikan Bupati JR Saragih terkait status pekerjaan korban. Erni menegaskan korban bukan karyawan melainkan kerja lepas sebagai pencari sapu.

“Semua yang disampaikan Bupati itu tidak benar. Almarhum meninggal akibat komplikasi bukan Corona. Dan kami buka karyawan atau pembantu, tidak ada sama sekali. Kami ini orang biasa, kami pekerja pencari sapu” pungkasnya.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa
Politik4 hari ago

BKSAP DPR RI Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penyelesaian berbagai konflik global melalui dialog dan diplomasi dalam pertemuan Friendly Talk...

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global
Politik4 hari ago

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Samuel Wattimena  menekankan pentingnya identitas masing-masing daerah, khususnya terkait pembuatan ulos, yaitu...

BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital
Politik4 hari ago

BURT DPR RI Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Utama (Jamkestama) di RSU Bogor Senior Hospital...

Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global
Politik4 hari ago

Syahrul Aidi Maazat: Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat  mendorong adanya pembentukan branding untuk potensi pariwisata di Kabupaten Toba....

Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi
Politik4 hari ago

Alex Indra Lukman: Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan tidak ragu dalam menindak...

Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla
Politik4 hari ago

Mohammad Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath, mengapresiasi langkah Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam perkara dugaan...

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana
Politik4 hari ago

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Segera Terbitkan Kredit UMKM Terdampak Bencana

Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menerbitkan kebijakan relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi...

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan
Politik4 hari ago

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan Maharani: Penegakan Hukum Harus Transparan

Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi perkembangan penanganan perkara dugaan kebakaran dan hutan (Karhutla) di mana Polri baru saja mengumumkan...

Pulihkan Hak Korban, UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong Pulihkan Hak Korban, UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong
Politik4 hari ago

Pulihkan Hak Korban, Habiburokhman: UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong

Komisi III menekankan harta pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan, mulai dari investasi bodong, trading saham dan komoditas fiktif,...

Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla
Politik4 hari ago

Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Sukanta: Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta, mendorong penguatan kerja sama Indonesia dan Singapura dalam penegakan hukum kebakaran hutan dan...