Connect with us

Nasional

Bertemu Anies, Walikota Bekasi Jadi Kalem

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA – Perdebatan soal sampah antara Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi Dan Pemprov DKI Jakarta berujung manis. Pasalnya, Walikota Bekasi Rahmat Effendi hari ini mendatangi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke kantornya.

Jika sebelumya Rahmat Effendi atau yang biasa disapa Pepen, tampak garang berbicara di media mengenai kewajiban Pemprov DKI Jakarta yang belum dibayarkan, kali ini dia terlihat kalem. Bahkan menurutnya permasalahan ini hanya miskomunikasi saja.

Rahmat menjelaskan kemitraan yang dijalin dua daerah adalah sebuah integrasi daerah. Maka, soal dana bantuan hibah Rahmat menyatakan batasannya adalah kerjasama dalam pengelolaan Bantar Gebang.

“Sebenarnya yang kami minta itu adalah partisipasi karena kami ada kerjasama pengelolaan Bantar Gebang. Terus selama kemarin ada persoalan miskomunikasi itu sampah gimana? Nggak ada,” jelas Rahmat di Balaikota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (22/10).

“Semuanya datang ke sana nggak ada yang tertahan. Yang tertahan itu hanya 12 mobil yang gak punya sim dan surat-suratnya nggak lengkap, itu yang ditahan. Yang lainnya semua ke TPST Bantargebang,” tambahnya.

Advertisement

Bahkan, Rahmat membocorkan ke depan Anies dan dirinya akan membuat kerangka lima tahun untuk menindaklanjuti perjanjian kerjasama. Sehingga, tidak ada lagi kesalahpahaman terkait persoalan legendaris Jakarta terkait sampah ini.

“Kebetulan Gubernur kan baru tahun pertama, saya juga 5 tahun ini nanti kita create (rencana) tahun pertama, tahun kedua sehingga tidak ada lagi terjadi miskomunikasi seperti ini,” tegasnya.

Alokasi dana hibah yang diterima Bekasi, lanjut Rahmat, biasanya digunakan untuk infrastruktur lingkungan, pendidikan, kesehatan dan itu merupakan hak dan kewajiban DKI Jakarta. Maka, untuk meringankan soal sampah Rahmat pun mendukung dipercepatnya pembangunan ITF.

“Makanya kalau Pak Gubernur dengan ITF bisa 2.200 ton di salah satu unit, sebenarnya bisa cukup dengan DKI uangnya kan banyak, mengurangi (sampah),” ucapnya.

Sebelumnya diberitakan ada 51 truk sampah yang ditahan saat akan membuang sampah ke Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang. Penahanan dilakukan atas permintaan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi karena menilai ada kewajiban Pemprov DKI Jakata yang belum ditunaikan. (rgm/JPC)

Advertisement

rn
source

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...