Connect with us

Politik

Budisatrio Kecam Serangan di Lebanon, Desak Investigasi dan Rapat Darurat PBB

Published

on

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Budisatrio Djiwandono, mengecam rangkaian insiden di Lebanon Selatan yang menyebabkan gugurnya tiga personel pasukan perdamaian Indonesia dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon.

Salah satu prajurit TNI, Prajurit Kepala Farizal Rhomadhon, gugur akibat serangan proyektil yang mengenai posisi pasukan UNIFIL di Ett Taibe. Sementara itu, dua personel lainnya, Kapten Zulmi Aditya Iskandar dan Sersan Satu Muhammad Nur Ichwan, gugur dalam insiden terpisah akibat ledakan yang menghantam konvoi logistik UNIFIL di dekat Bani Haiyyan.

Budisatrio menegaskan bahwa serangan terhadap pasukan perdamaian merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional.

“Fraksi Partai Gerindra mengecam rangkaian serangan Israel di Lebanon Selatan yang memperparah eskalasi konflik. Serangan terhadap pasukan perdamaian di bawah mandat PBB merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional serta Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1701. Tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apapun,” tegasnya, Rabu (1/4/2026).

Ia juga menyampaikan duka cita mendalam serta penghormatan setinggi-tingginya kepada para prajurit yang gugur. Menurutnya, insiden ini merupakan kehilangan besar bagi bangsa Indonesia sekaligus berpotensi memperburuk eskalasi konflik di kawasan.

Advertisement

“Atas nama Fraksi Partai Gerindra, kami menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya kepada keluarga korban. Indonesia telah kehilangan tiga putra terbaik bangsa yang gugur dalam menjalankan tugas negara,” ujarnya.

Budisatrio turut mendorong seluruh pihak untuk segera menghentikan eskalasi militer, menghormati kedaulatan negara, serta mengedepankan jalur diplomasi dan negosiasi demi tercapainya perdamaian.

Sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR RI, ia juga meminta Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia melakukan investigasi menyeluruh dan transparan bersama UNIFIL, serta memastikan pemenuhan hak-hak bagi keluarga korban.

Lebih lanjut, Fraksi Gerindra mendukung langkah pemerintah yang meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk segera menggelar rapat darurat Dewan Keamanan sebagai respons atas insiden tersebut.

“Fraksi Gerindra juga mendukung permintaan pemerintah kepada PBB untuk segera mengadakan rapat darurat Dewan Keamanan guna memastikan langkah konkret untuk de-eskalasi serta perlindungan bagi masyarakat sipil dan pasukan penjaga perdamaian,” pungkasnya.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...