Connect with us

Politik

Caleg NasDem Minta Pemkot Perhatikan Ribuan Keluarga Miskin Ekstrem di Serang

Published

on

SERANG (13 November): Caleg DPRD Kota Serang Provinsi Banten dari Partai NasDem, Wibowo mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Serang untuk memperhatikan ribuan keluarga setempat yang masuk kategori miskin ekstrem. Menurutnya peran Pemkot Serang selama ini dalam mengatasi masalah tersebut masih sangat minim.

Data ribuan warga yang masih masuk ke dalam kategori tersebut dikutip Wibowo dari data yang dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) pada Agustus 2023 lalu. Di mana kondisi miskin tersebut adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti makan, kesehatan, tempat tinggal dan pendidikan.

Dia mencontohkan diantaranya Keluarga Syarif, 60 tahun, dan istrinya Aniah, 54 tahun yang tinggal di Kampung Lebak Sili. Sebelumnya Syarif merupakan seorang kuli panggul di Pasar Tau, Kota Serang, namun kini keduanya sudah dua tahun terakhir tidak bekerja karena sakit-sakitan.

Sedangkan istrinya, Aniah bekerja sebagai pemulung dengan penghasilan tidak menentu. Rata-rata Aniah memperoleh Rp. 400 Ribu per bulan dan perkawinan mereka dikaruniai 8 orang anak.

“Seperti inilah potret masyarakat Kota Serang sesungguhnya, di Ibukota Provinsi Banten ini, masih terdapat 8.799 keluarga yang miskin ekstrem. Pemkot kerjanya ngapain saja, kenapa jumlah warga miskinnya masih banyak,” ungkap Wibowo, kepada nasdem.id, Senin (13/11).

Padahal, tambah Wibowo, sesuai Inpres No 4 tahun 2022, program pengentasan kemiskinan harus selesai di tahun 2024.

Advertisement

“Harusnya program pengentasan kemiskinan ini menjadi prioritas Pemkot Serang untuk diselesaikan,” ujar Caleg Dapil 1 Kota Serang itu.

Ironisnya masih kata dia banyak program bantuan pemerintah bagi keluarga miskin, diantaranya Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Namun jumlah keluarga miskin masih tetap membengkak.

Kondisi tersebutlah yang membuat Wibowo menaruh curiga dengan bantuan yang diberikan pemerintah tepat sasaran atau tidak. Bahkan Wibowo akan mengecek bantuan pemerintah itu tepat sasaran atau tidak.

“Saya akan cek, apakah bantuan pemerintah itu tepat sasaran atau tidak,” demikian tutup Caleg dengan nomor urut 7 itu.

(WH)

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...