Connect with us

Nasional

Calon Jamaah Umrah Keberatan Dengan Kebijakan VFS Biometrik

Published

on

Kabarpolitik.com, SOLO – Sejumlah calon jamaah umrah khawatir kebijakan Visa Fasilitating Service (VFS) Biometrik dari Pemerintah Arab Saudi bakal merepotkan mereka. Sebab, proses untuk ke Tanah Suci bakal lebih panjang. Sosialisasi yang diberikan juga belum optimal.

Seperti dirasakan Siti Badriah, 39. Kemarin (8/10), ibu tiga anak ini mengantre di biro perjalanan umrah Jalan Ahmad Yani untuk menyerahkan sejumlah berkas kelengkapan umrah. Ketika ditanya Jawa Pos Radar Solo tentang VFS Biometrik, dia mengaku belum mengetahui isinya.

Ketika sedikit dijelaskan oleh wartawan bahwa nantinya ada pengecekan sidik jari, wajah, dan foto paspor serta visa, perempuan ini langsung mengeryitkan dahi.

“Walah, harus ke provinsi? Bisa repot kalau ini dilaksanakan. Rombongan saya ada sepuluh orang, berarti kita harus berangkat ke provinsi semua? Makan ongkos lagi. Belum lagi empat orang dari rombongan saya sudah berumur 70 tahun. Masak harus jauh-jauh ke sana,” beber warga Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan ini.

Siti sebenarnya tidak keberatan apabila kebijakan ini diterapkan. Dengan syarat, rekam biometrik bisa dilaksanakan di tingkat kota. “Saya harap pemerintah bisa membantu kami. Karena ini urusannya soal ibadah, mbok tolong dipermudah. Kita ini mau menjalankan salah satu perintah agama, bukan mau jalan-jalan semata,” ucapnya.

Advertisement

Senada diungkapkan calon jamaah umrah lainnya Tri Hari Sabdo, 34. Menurut warga Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen itu, kebijakan biometrik akan menambah biaya umrah. “Kalau harus pakai dana pribadi dari calon jamaah, saya secara pribadi tentu menolak. Sekarang biaya umrah sudah mahal. Tambah biaya seperti ini berarti bayar lagi,” ujarnya.

Salah seorang petugas biro umrah setempat mengaku belum mendapatkan informasi secara resmi terkait biometrik. “Kalau sudah ada surat resmi, pasti akan kami sosialisasikan,” ujar petugas yang identitasnya enggan dikorankan.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemerintah Arab Saudi akan menerapkan biometrik bagi jamaah umrah mulai Rabu (24/10). Kebijakan ini telah diterapkan pada ibadah haji tahun ini. Namun, rekam biometrik dilakukan di asrama haji. (rs/atn/per/JPR/JPC)

rn
source

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...