Connect with us

Nasional

CPNS 2018: Ini 5 Instansi Pusat dan 10 Pemda dengan Jumlah Pendaftar Terendah

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA – Badan Kepegawaian Negara (BKN) sudah menutup pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2018 semalam, Senin (15/10) pada pukul 23.59 WIB. Tercatat, total jumlah pelamar mencapai 4,4 juta orang dan 3,4 juta orang selesai mendaftar ke instansi.

“Total akun pelamar 4.410.228 orang, total pelamar selesai daftar 3.470.567 orang,” sebut Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan kepada JawaPos.com, Selasa (16/10).

Berdasarkan data yang dimiliki BKN, ada lima instansi pusat yang tidak begitu menarik minat para pelamar. Di posisi teratas, ditempati Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) dengan jumlah pelamar hanya 686 orang.

Berikut bottom 5 instansi pusat dan jumlah pelamar:

1. Badan Pengawas Tenaga Nuklir, 686 pelamar

Advertisement

2. Kemenko Polhukam, 703 pelamar

3. Sekretariat Jenderal KY, 744 pelamar

4. Sekretariat Jenderal MPR, 750 pelamar

5. Badan Informasi Geospasial, 823 pelamar

Selain kementerian dan lembaga di wilayah pusat, pemerintah daerah (Pemda) juga memiliki sedikit peminat. Formasi yang ada di Wilker Kanreg BKN Medan paling rendah dipilih para pencari kerja.

Advertisement

Berikut bottom 10 pemda dan jumlah pelamar:
Pemerintah Kota Gunung Sitoli, 159 pelamar
Pemerintah Kabupaten Sigi, 436 pelamar
Pemerintah Kota Lubuk Linggau, 582 pelamar
Pemerintah Kota Padang Panjang, 720 pelamar
Pemerintah Kota Palu, 784 pelamar
Pemerintah Kabupaten Malinau, 788 pelamar
Pemerintah Kabupaten Minahasa, 790 pelamar
Pemerintah Kabupaten Balangan, 793 pelamar
Pemerintah Kota Pagar Alam, 794 pelamar
Pemerintah Kota Bukittinggi, 794 pelamar

Proses rekrutmen di wilayah pemda sempat terkendala lantaran beberapa daerah mengalami bencana alama, seperti di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Palu, Donggala, Sulawesi Tengah. Kemudian di Papua, terkendala penolakan oleh gubernur.

Ridwan mengatakan, jadwal penutupan itu berlaku bagi wilayah Lombok. Namun, beda halnya dengan wilayah instansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, meliputi beberapa kabupaten dan kotanya.

“NTB tetap (ditutup). Instansi Pemprov Sulteng, Pemko Palu, Pemkab Sigi, Pemkab Donggala, Pemkab Parigi Moutong ditunda,” kata dia.

Sementara itu, untuk wilayah Papua dan Papua Barat hingga saat ini masih belum dapat diputuskan. Sebelumnya, gubernur kedua daerah tersebut menolak proses rekrutmen CPNS 2018 yang dilakukan melalui portal sistem seleksi CPNS nasional (SSCN).

Advertisement

“Papua dan Papua Barat belum diputuskan,” pungkasnya.

(yes/JPC)

rn
source

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...