Daerah Tolak Tanggung Gaji PPPK, Baleg DPR: Bukti Kegagalan Pemerintah

Kabarpolitik.com–Penolakan sejumlah wali kota di Indonesia untuk menanggung gaji PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dari APBD, dinilai sebagai bukti gagalnya pemerintahan Joko Widodo menyelesaikan masalah honorer K2. Rekrutmen PPPK dinilai sekadar alat kampanye politik.

“Pak Jokowi tidak profesional dalam mengambil kebijakan. Kalau mau rekrutmen PPPK, mestinya tahun-tahun sebelumnya agar lebih terencana,” kata Bambang Riyanto, anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Kamis (4/4).

Jokowi, lanjut Bambang, mengelola pemerintahan ini menggunakan manajemen asal-asalan. Semua tanpa perencanaan. Padahal, sistem penganggaran di Indonesia sudah jelas.

Sebelum dibebankan ke daerah, pusat harusnya sudah menganggarkannya dalam APBN pos Dana Alokasi Umum (DAU) kemudian ditransfer ke daerah. Daerah memasukkannya dalam APBD.

“Kalau sekarang tidak begitu. Daerah sudah menyelesaikan pembahasan APBD sejak triwulan tiga 2018. PP Manajemen PPPK baru ditetapkan akhir 2018 ketika APBD sudah diketuk. Tiba-tiba daerah dipaksa merekrut PPPK dari honorer K2 pada Februari 2019. Ini manajemen apa-apaan,” beber politikus Gerindra ini.

“Kalau daerah kemudian menolak, wajar saja. Masa ide Jokowi, daerah yang dipersulit. Jangan main kasar lah dalam berpolitik. Semua tahu kok semua kebijakan serba dadakan ini hanya untuk kepentingan Pilpres,” sambungnya.

Sebelumnya, Ketua Asosiasi Pemerintah Kota se-Indonesia (Apeksi), Airin Rachmi menegaskan, wali kota di seluruh Indonesia sepakat menyatakan keberatan atas pembebanan gaji PPPK dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di tiap pemerintah kota.

Menurut Airin yang juga wali kota Tangerang Selatan itu, tidak semua daerah memiliki kemampuan membuat pos anggaran baru untuk gaji PPPK yang baru seleksi beberapa waktu lalu. Pemda justru berharap gaji untuk PPPK diberikan oleh pemerintah pusat. (jpnn)

rn
source