Connect with us

Nasional

Dana Kampanye Terkumpul Rp 2 Juta, Jokowi-Amin Target 75 Persen di Badung

Published

on

Kabarpolitik.com, BADUNG – Ketua Tim Sukses (Timses) Jokowi-Ma’ruf Amin Kabupaten Badung I Putu Parwata akhirnya menyerahkan laporan dana kampanye ke KPU Badung.

Penyerahan dana kampanye tersebut didampingi pimpinan sembilan partai politik pendukung.

“Kami yang pertama menyerahkan, sesuai nomor urut Pak Jokowi-Ma’ruf Amin, nomor urut 1. Sekaligus jam satu (pukul 13.00). Jadi semua satu,” kata Parwata

Kata dia, tim pemenangan Kabupaten Badung sesuai dengan tahapan yang ditetapkan oleh KPU, sudah menyelesaikan penyusunan tim dari tingkat kabupaten sampai ke desa.

Karena itu, katanya, dokumen tim pemenangan termasuk laporan dana kampanye juga sekaligus diserahkan ke KPU Badung.

Advertisement

Untuk dana kampanye yang dilaporkan ke KPU Badung kemarin,  senilai Rp 2 juta. Dia menegaskan ini baru dana kampanye awal.

Sebab, nanti bisa saja berubah setelah masuknya donasi dari pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Dana awal yang kita serahkan sesuai dengan syarat minimal yakni Rp 2 juta. Nanti tinggal menunggu donasi dari lainnya,” ungkap Ketua DPRD Badung ini.

Target perolehan suara di Badung saat Pilpres 2019 mendatang minimal 75 persen di Gumi Keris. Sehingga mulai dari sekarang tim akan bergerak terus.

Masing-masing tim desa akan bergerak untuk menggalang kekuatan supaya kompak demi menyukseskan kemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin.

Advertisement

“Minimal target 75 persen. Astungkara bisa lebih, tekat kami dari target minimal bisa akan lebih menjadi 80 persen, 85 persen,” terang  Sekretaris DPC PDIP Badung ini.

Sementara, Sekretaris Timses Jokowi-Ma’ruf Amin di Badung I Wayan Sukses juga bertekad menyukseskan pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019 mendatang.

Dia meyakini perolehan suara Jokowi-Ma’ruf Amin di Badung akan lebih di atas 75 persen. “Astungkara lebih dari 75 persen suara,” tegasnya

Seperti diketahui,sembilan partai politik pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin, yakni dari Partai Golkar, Nasdem, Perindo, Hanura, PKB, PPP, PKPI dan PSI.

Sumbangan untuk dana kampanye sesuai ketentuan adalah dari perseorang tidak boleh lebih dari Rp 2,5 miliar, sedangkan badan usaha tidak boleh lebih Rp 25 miliar. (rb/dwi/mus/JPR/JPC)

Advertisement

rn
source

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...