Connect with us

Politik

Dasco Tegaskan DPR Awasi Kebijakan Harga BBM, Minta Pemerintah Transparan

Published

on

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan DPR akan mengawasi kebijakan pemerintah terkait harga bahan bakar minyak (BBM) agar tetap sejalan dengan perkembangan harga minyak dunia dan tidak memberatkan masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan saat menerima perwakilan mahasiswa yang menyampaikan aspirasi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/6/2026).

Dalam pertemuan itu, Dasco berdialog langsung melalui sambungan telepon dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, di hadapan para mahasiswa. Dasco meminta pemerintah menjelaskan secara terbuka skema penyesuaian harga BBM dalam rapat kerja bersama DPR yang dijadwalkan berlangsung pekan depan.

“Kalau harga BBM naik, dampaknya langsung dirasakan masyarakat, mulai dari biaya transportasi hingga harga kebutuhan pokok. Karena itu, DPR meminta pemerintah menjelaskan skema yang juga mengakomodasi penurunan harga ketika harga minyak dunia turun,” ujar Dasco.

Legislator Gerindra itu menegaskan DPR akan menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan setiap kebijakan energi dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Advertisement

Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pemerintah terus memantau perkembangan harga energi global. Menurutnya, apabila harga minyak dunia mengalami penurunan secara berkelanjutan, pemerintah akan mempertimbangkan langkah penyesuaian sesuai mekanisme yang berlaku.

Selain persoalan BBM, Dasco juga menyoroti laporan mengenai kelangkaan LPG 3 kilogram di sejumlah daerah. Ia meminta Kementerian ESDM segera melakukan pengecekan dan memastikan distribusi LPG bersubsidi berjalan lancar serta tepat sasaran.

“DPR akan terus mengawal persoalan ini agar distribusi LPG bersubsidi berjalan baik dan masyarakat tidak mengalami kesulitan mendapatkan pasokan,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Bahlil memastikan pemerintah akan segera melakukan pengecekan di lapangan. Ia juga menegaskan bahwa cadangan LPG nasional dalam kondisi aman dan pemerintah berkomitmen menjaga kelancaran distribusi di seluruh wilayah Indonesia.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...