Connect with us

Nasional

Demi Ini, PKS Minta Kader Optimalkan Sandi Bukan Prabowo

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA – Persoalan efek ekor jas (coattail effect) masih menjadi masalah serius bagi seluruh partai politik di pemilu serentak 2019. Bukan tanpa sebab, pasalnya efek elektoral dari paslon nomor urut 01 yang diduga hanya menguntungkan PDI Perjuangan. Termasuk juga paslon nomor urut 02 yang hanya terpusat pada Partai Gerindra.

Dalam persoalan ini, DPP PKS sampai-sampai menerbitkan surat edaran (SE) kepada seluruh anggota Fraksi PKS DPR RI untuk melakukan optimalisasi efek ekor jas ke cawapres Sandiaga Uno di Pilpres 2019.

Hal itu termaktub dalam surat edaran nomor 05/D/EDR/DPP-PKS/2018 tertanggal 17 September 2018. Surat tersebut ditandatangani langsung oleh Presiden PKS Muhammad Sohibul Iman.

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) membenarkan adanya surat edaran yang mengharuskan para caleg mengambil coattail effect dari kampanye yang dilakukan cawapres Sandiaga Uno. Namun, ia juga mengklarifikasi alasan mengapa tidak mencantumkan nama Prabowo dalam surat edaran tersebut.

“Mungkin karena kedekatan PKS dan Sandi yang sudah lama. Pak Sandi komunikatif kepada PKS dan memang kita sudah terbiasa jalan dengan beliau dalam konteks pilgub DKI,” kata HNW di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (22/10).

Advertisement

Kendati begitu, HNW mengaku partainya tetap tak akan membeda-bedakan untuk mengkampanyekan Prabowo maupun Sandi di pilpres kali ini. Komitmenya pun tetap sama, untuk memenangkan paslon yang disingkat PADI tersebut.

Di sisi lain, imbuh HNW, partainya pun membantah seandainya dianggap terlalu fokus mengandalkan coattail effect Prabowo-Sandi. Dia bilang, partai berlambang bulan sabit kembar itu tidak pernah membiasakan diri dengan efek ekor jas tersebut.

“Secara prinsip, PKS dari dulu tidak pernah membiasakan diri dengan coattail effect. Dulu tahun 2004, PKS tidak punya capres dan cawapres, waktu itu kan Pak SBY dan JK. Kami tetap mendukung beliau berdua,” ungkap dia.

“Tahun 2009, 2014 juga begitu. Jadi kami PKS, tidak membasiskan pilihan politik kami pada kemungkinan mendapat coattail effect. Kami percaya pada kemampuan mesin partai, soliditas partai, dan kinerja partai dan anggotanya,” pungkasnya. (aim/JPC)

rn
source

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...