Diduga Selewengkan Rp1 Miliar, Pengacara UBN: Tidak Lepas dari Agenda Ijtima Ulama III

Kabarpolitik.com, JAKARTA–Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Baresekrim, tidak asal menetapkan pendakwah Ustaz Bachtiar Nasir tersangka. Setidaknya ada dua alat bukti yang dikantongi dan diperkuat hasil pemeriksaan para tersangka dan saksi lainnya. Sehingga kuat diduga Bachtiar Nasir melakukan penyimpangan dana hingga Rp1 miliar.

“Dari hasil pemeriksaan sementara terhadap tersangka dan para saksi yang dimintai keterangan, sejumlah Rp1 miliar diserahkan kepada saudari Marlinda. Kemudian uang tersebut digunakan untuk kegiatan lain,” kata Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo saat ditemui di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (8/5).

Dari hasil audit rekening, Yayasan Keadilan Untuk Semua (YKUS), didapati aliran dana umat yang digunakan untuk kegiatan yang tak sesuai peruntukan.

Penyimpangan itu, tambah Dedi, juga dikuatkan keterangan Manajer Divisi Network BNI Syariah Cabang Tempo Pavilion I Jakarta berinisial I, yang telah ditetapkan penyidik sebagai tersangka kasus dana YKUS pada 2017.

“Demikian juga dari keterangan yang diberikan I, dia yang terima kuasa dari Pak BN (Bachtiar Nasir) untuk mencairkan sejumlah uang. Kepada yang bersangkutan (I) juga dikenakan Pasal 63 ayat 2 UU 21/2008 tentang Perbankan Syariah,” tuturnya.

Bachtiar Nasir memang kerap dipanggil sebagai saksi atas dugaan pencucian uang dengan tindak pidana asal pengalihan kekayaan YKUS pada tahun 2017 lalu.

Dalam kasus ini, polisi menduga kekayaan yayasan dialihkan kepada pembina, pengurus dan pengawas, dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang. Juga diduga digunakan untuk bantuan ke Suriah.

Sementara itu, Kuasa Hukum Ustaz Bachtiar Nasir, Azis Yanuar menyayangkan sikap kepolisian menggunakan Pasal 6 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap kliennya. Pasalnya, kasus pencucian uang yang menjerat UBN itu bukanlah uang hasil dari negara. Melainkan uang yang bersumber dari umat. Terlebih hal itu bukan merupakan tindak kejahatan.

“Itu sebenarnya masuk materi hukumnya. Jadi kami nanti memiliki hak mengemukakan alasan seperti itu karena pasal TPPU iti tidak memenuhi unsur predikat premnya. Apalagi TPPU kan itu hasil tindak kejahatan,” kata Azis di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan.

Atas hal itulah, Azis menuding kasus UBN ini sarat dengan muatan politik. Bahkan, Azis curiga, penetapan tersangka atas UBN itu tidak terlepas dari agenda Ijtima Ulama III yang berencana akan mendiskualifikasi paslon nomor urut 01, Jokowi- Ma’ruf.

“Dari masukan-masukan pihak lainnya, karena beliau juga terlibat Ijtima Ulama III. Jadi arahnya ke situ (Ijtima Ulama III),” katanya.

Untuk diketahui, perkara ini bergulir pada tahun 2017 lalu, saat panas-panasnya Pilkada DKI Jakarta 2017, bukan saat Pemilu 2019. Ketika itu, diduga ada aliran dana dari Bachtiar Nasir, yang merupakan Ketua GNPF-MUI, ke Turki. Padahal dana yang dikumpulkan di rekening Yayasan Keadilan Untuk Semua (YKUS) itu merupakan donasi untuk Aksi Bela Islam 411 dan 212.

Polisi juga telah menetapkan satu orang tersangka bernama Islahudin Akbar. Polisi menduga ada aliran dana dari Bachtiar untuk perjalanan ke Turki. Padahal YKUS didirikan untuk mengumpulkan donasi bagi Aksi Bela Islam 411 dan 212.

Baca: Anies Sangat OK Jadi Mendikbud, Namun Jangan Diganggu

Dalam surat yang beredar itu, Bachtiar disangka melanggar Pasal 70 juncto Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 atau Pasal 374 KUHP juncto Pasal 372 KUHP atau Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 KUHP atau Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan atau Pasal 63 Ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Pasal 3 dan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. (jpnn)

rn