Ditahan, Walikota Pasuruan Bungkam

Kabarpolitik.com, JAKARTA – Usai menetapkan tersangka, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi langsung menahan Walikota Pasuruan Setiyono. Dia ditahan selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan. “SET (Setiyono) ditahan di Rutan cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur,” ujar juru bicara KPK Febri Diansyah pada awak media, Jumat (5/10).

Menanggapi penahanannya, Setiyono yang keluar dari ruang pemeriksaan dengan mengenakan rompi tahanan oranye bungkam ketika dicecar beragam pertanyaan oleh awak media.

Selang beberapa saat kemudian, secara bergantian tiga tersangka juga langsung ditahan oleh lembaga antirasuah ini. Senada dengan Setiyono, ketiganya juga memilih jurus bungkam. Ketiga orang tersebut ditahan di rutan berbeda selama 20 hari ke depan.

“MB ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Selatan, WTH dan DFN ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Pusat selama 20 hari ke depan,” ujar Febri.

Sebelumnya, KPK menetapkan Walikota Pasuruan Setiyono sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini berkaitan dengan dugaan penerimaan suap terkait proyek pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Pemkot Pasuruan.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut bukan hanya Setiyono yang ditetapkan sebagai tersangka. Namun ada 3 orang lainnya yang juga ditetapkan sebagai tersangka.

“KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan serta menetapkan 4 orang tersangka,” ungkapnya dalam konferensi pers, di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (5/10).

Kata Alex, tiga tersangka itu yakni Dwi Fitri Nurcahyo selaku Plh Kadis PU Kota Pasuruan dan Wahyu Tri Hardianto selaku staf kelurahan Purutrejo, serta seorang dari pihak swasta sebagai pemberi suap atas nama Muhamad Baqir.

Terkait pemberian uang suap, Alex menjelaskan, pemberian yang sempat diberikan secara bertahap yaitu pada 24 Agustus 2018. Mekanismenya, Baqir menstransfer Rp 20 juta (1 persen) untuk Pokja sebagai tanda jadi ke Wahyu. Kemudian pada 4 September 2018, CV M milik Baqir ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan nilai kontrak Rp 2,2 miliar.

Selanjutnya, pada 7 September 2018, setelah ditetapkan sebagai pemenang, Baqir menyetorkan uang tunai kepada Setiyono melalui perantaranya sebesar 5 persen atau kurang lebih Rp 115 juta.

“Sisa komitmen 5 persen lainnya akan diberikan setelah uang muka atau termin pertama cair,” tukasnya.

Atas perbuatannya, Setiyono, Wahyu dan Dwi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan, Baqir sebagai pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(ipp/JPC)

rn
source