DPR dan Pemerintah Sepakat Tunda Program Sertifikat Tanah Elektronik

Kabarpolitik.com, JAKARTA — Komisi II DPR RI dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sepakat menunda pemberlakuan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang tentang Sertifikat Elektronik.

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengaku akan segera melakukan evaluasi dan revisi terhadap ketentuan yang berpotensi menimbulkan permasalahan di masyarakat.

“Komisi II DPR RI mendesak kepada Kementerian ATR/BPN untuk melakukan evaluasi dan penyelesaiannya terhadap seluruh Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pengelolaan yang tumpang tindih,” ucap Doli dilansir dari kanal YouTube resmi DPR, Selasa (23/3/2021).

Terutama dengan hak rakyat atas tanah yang tidak sesuai izin dan pemanfaatannya, yang tidak sesuai peruntukannya, serta yang terlantar dan tidak memberikan manfaat bagi kepentingan bangsa dan negara.

“Dalam rangka mendorong pencegahan, pemberantasan, dan penyelesaian praktik mafia pertanahan dan permasalahan penataan ruang di seluruh Indonesia, Komisi II DPR RI akan membentuk Panitia Kerja HGU, HGB, dan HPL, Panitia Kerja Mafia Pertanahan, dan Panitia Kerja Tata Ruang,” tutup Politisi Golkar tersebut.

Sebelumnya, Menteri ATR dan Kepala BPN Sofyan Djalil menegaskan kebijakan setifikat tanah elektronik masih dalam tahap uji coba.

Dalam uji coba tersebut, pemerintah akan menyasar serfikat Bangunan Milik Negara (BMN) yang akan dialihkan dari dokumen fisik ke sertifikat elektronik. (endra/fajar)rn(Fajar)rn