DPR Tunda Pembahasan RUU PKS, Arief Wicaksono: Sepertinya Mereka Tidak Bekerja untuk Rakyat

Kabarpolitik.com,MAKASSAR– Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi menarik Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2020, dalam rapat kerja, pada Kamis (2/7/2020) lalu.rn

Sebelumnya, penarikan RUU PKS tersebut diusulkan oleh Komisi VIII. Wakil Ketua Komisi VIII, Marwan Dasopang mengatakan, pembahasan RUU PKS sulit dilakukan.rn

Mengetahui pernyataan tersebut, Pengamat Pemerintahan, Arief Wicaksono menilai, pernyataan yang dilontarkan tidak sesuai dengan tugas dan wewenang DPR. Mengingat DPR bekerja untuk menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat.rn

“Bukan masalah regulasinya, tapi jawaban DPR yang membuat saya agak heran. Mereka berfikir, kalau itu masuk dalam ploregnas dan itu harus dilaksanakan maka pemahamannya sulit,” ucapnya kepada fajar.co.idrn

“Kan anggota dewan dipilih oleh rakyat, mereka bekerja untuk kepentingan rakyat, rakyat juga yang menggaji mereka sehingga mereka dapat fasilitas mewah. Tapi jawaban seperti itu, tidak nampak kalau mereka bekerja untuk rakyat,”lanjut dosen Unibos Makassar ini.rn

Arief menuturkan, dalam pembahasan RUU, wajar jika ada pro kontra di tengah masyarakat. Sehingga dibutuhkan mekanisme yang baik dalam pemerintahan.rn

“Biasalah itu pro kontra misalnya orang muslim mengatakan RUU PKS sebaiknya dicabut karena di dalamnya mengatur tentang seks dan praktek seks menyimpang. Tapi di sisi lain teman-teman aktivis anti kekerasan seksual di Indonesia mengatakan itu tidak boleh dihapus karena data menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan sering terjadi di Indonesia,” jelas Arief.rn(Fajar)rn