Enggan Tanggapi OTT di Bekasi, Mendagri Tunggu Pernyataan Resmi KPK

Kabarpolitik.com, JAKARTA – Operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Bekasi, Jawa Barat berhasil menjaring 10 orang pejabat daerah dan pihak swasta. Mereka diduga terlibat dalam kasus korupsi perizinan properti di wilayah tersebut.

Menanggapi hal itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengaku belum menerima detail informasi operasi senyap ini. Tjahjo juga belum mau berkomentar banyak karena masih menunggu pernyataan resmi KPK.

“Saya belum mendapat laporan detail. Saya tunggu aja dulu. Kami akan menyikapi setelah KPK menyampaikan pernyataan resmi,” ujar Tjahjo di kantor Lemhanas RI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (15/10).

Lebih lanjut Tjahjo menjelaskan, jika ada kepala daerah maupun pejabat daerah yang terseret kasus dugaan korupsi, KPK selalu mengirim surat resmi ke Kemendagri. Isinya yaitu mengabarkan bahwa ada pejabat daerah yang tengah menjalani proses hukum.

“Biasanya setelah itu KPK mengirim surat kepada Kemendagri kalau ada perangkat daerah dan kepala daerah sampai DPRD yang sedang dalam pemeriksaan,” jelasnya.

Diketahui, Tim Satgas Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi, kembali melakukan OTT pada Minggu (14/10) malam di wilayah Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Ada 10 orang yang diamankan dalam operasi ini.

“Ada sepuluh orang yang diamankan,” terang sumber JawaPos.com ketika dikonfirmasi di Jakarta, Senin (15/10).

Adapun beberapa pihak tersebut yakni, Z, H, T, F, S, D, S, A, K dan D. Terpisah, ketika dikonfirmasi perihal adanya kabar OTT, juru bicara KPK Febri Diansyah belum bisa menjelaskan secara detail. Namun, dia membenarkan adanya kegiatan penyegelan yang dilakukan di wilayah Pemerintah Kabupaten Bekasi.

“Ada tim KPK yang ditugaskan di Bekasi dan sekitarnya. Ada ruangan yang segel,” kata Febri ketika dikonfirmasi JawaPos.com.

(sat/JPC)

rn
source