Connect with us

Nasional

Gun Gun Sebut Menteri Muda Tak Boleh Sekadar Simbol

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA – Pengamat Politik UIN Syarif Hidayatullah, Gun Gun Heryanto mengingatkan bahwa menteri muda tidak boleh sekadar menjadi simbol.

Simbol yang dimaksud adalah angka, yakni yang berusia muda. Dalam arti sekadar memenuhi keinginan presiden untuk memiliki kabinet berisi tokoh milenial.

Lebih dari itu, calon menteri milenial harus layak secara substantif. Dia harus memenuhi sejumlah syarat untuk bisa dipertimbangkan sebagai menteri, yang akan mengemban tugas yang begitu kompleks.

Yang pertama, dia harus punya basis kompetensi. ’’Terutama di leading sector yang dibutuhkan oleh Pak Jokowi,’’ terangnya.

Kemudian, dia juga harus berintegritas. Jangan sampai Jokowi memilih anak muda yang punya potensi masalah di kemudian hari. Baik hukum maupun moral.

Advertisement

Integritas menjadi syarat mutlak selain kompetensi. Sebab, itu berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi pemerintahan.

Masih Status Pacaran Sudah Ajak Mandi Bareng, Ini Jadinya

Thiago Ajak Dembele Tinggalkan Barca dan Mengikutinya ke Bayern

Sekprov: Berita Edukatif Bikin Masyarakat Tangguh

Yang tidak kalah penting adalah kemampuan manajerial. Gun Gun mengingatkan, Jokowi menginginkan seorang eksekutor yang kuat. Artinya, dia harus cepat dan tepat. Bila tidak punya pengalaman mengelola organisasi atau aktivitas manajerial lainnnya, akan berat.

Karena memimpin sebuah perusahaan saja tantangannya sudah berbeda dengan memimpin birokrasi dengan ASN di dalamnya.

Advertisement

Bagi Gun Gun, mengangkat menteri muda pada prinsipnya tidak menjadi soal. Sebab, sejumlah negara juga bisa dikatakan cukup berhasil dengan menteri mudanya. Sebut saja UAE yang memiliki menpora dengan usia 22 tahun.

Belum lagi Malaysia yang menporanya berusia 25 tahun saaat dilantik. Bahkan, Selandia baru saat ini dipimpin Perdana Menteri di bawah 40 tahun, Jacinda Ardern yang usianya 38 tahun.

Satu hal yang perlu diperhatikan Jokowi, dia harus punya proyeksi selama lima tahun dalam mengangkat menteri muda. Menurut Gun Gun, Jokowi sudah punya pengalaman lebih dari cukup untuk bongkar pasang kabinet. Maka bila mengambil menteri, apalagi yang muda, harus bisa diproyeksikan untuk lima tahun. Bukan lagi coba-coba.

Kalangan Profesional Sulit Dapat Tempat di Kabinet Jokowi

Ancelotti Tunggu Gelandang Madrid di Napoli

Loyalis Jokowi, Dua Jenderal Ini Berpeluang Jadi Menteri

Advertisement

Bila Jokowi sampai blunder dalam mengambil menteri muda, kemusian di-reshuffle di tengah jalan karena kinerjanya kurang baik, akan jadi preseden buruk. Tidak hanya bagi Jokowi, namun yang utama bagi anak-anak muda secara keseluruhan.

’’Itu akan mengganggu persepsi publik atas migrasi anak-anak muda ke jalur formal politik di jabatan strategis seperti menteri,’’ lanjutnya.

Karena itu, kehati-hatian sangat diperlukan agar menterinya awet. ’’Kalau Pak Jokowi memilih orang kurang dari 30 tahun misalnya, kita harapkan justru mennjadi rising star baru,’’ tutur Gun Gun.

Dalam arti, kinerjanya nanti akan menonjol. Menteri itulah yang akan mematahkan anggapan bahwa anak-anak muda tidak mampu dan tidak berpengalaman.

Gun Gun menambahkan, tidak perlu ada dikotomi parpol dan non parpol dalam memilih menteri dari kalangan muda. Pertimbangan utamanya tetap harus kualitas. Meskipun, harus diakui memilih sosok menteri tidak bisa hanya mepertimbangkan kualitas semata. (jpnn)

Advertisement

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
width: 100% !important;
}
rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...