Connect with us

Daerah

Heboh Bongkar Pasang OPD, Wagub Musa Rajekshah Sudah Ingatkan Ke Gubernur Sejak Lama

Published

on

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara baru-baru ini melantik 64 pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal itu menuai polemik sebab jabatan gubernur dan wagub akan berakhir kurang dari 4 bulan sisa masa jabatan yakni 5 September 2023 mendatang.rnBongkar pasang sebelumnya dilakukan pada 2 Maret 2023, yakni 92 pejabat eselon III dan IV. Sebelumnya lagi pada 21 Februari 2023, Gubernur Edy melantik 911 pejabat eselon III dan IV, dimana dua orang di antaranya ada yang sudah pensiun dan meninggal dunia.rnSehari sebelumnya, 20 Februari 2023, Edy melantik 7 pejabat eselon II. Kemudian pada 5 Januari 2023, bongkar pasang pun dilakukan untuk eselon II dan III. Edy kala itu melantik 50 pejabat Pemprov, yang terdiri dari 38 eselon II, 12 eselon III. Pendeknya dalam kurun waktu lima bulan terjadi lima kali bongkar pasang pimpinan OPD di berbagai bidang.rnTerkait hebohnya soal bongkar pasang ini, Wakil Gubernur Musa Rajekshah sebenarnya sudah mengingatkan bahkan secara langsung di hadapan Gubernur Edy dan para pimpinan OPD, tepatnya pada 1 November 2021, saat rapat rutin bersama.rnBang Ijeck, demikian Musa Rajekshah biasa disapa, menyampaikan, pemilihan pimpinan OPD haruslah didasarkan pada kriteria atau seleksi yang jelas. Bukan berdasarkan kedekatan emosional semata.rnMusa awalnya memuji kemajuan yang sudah dikerjakan Pemprov. Ia mengatakan kinerja Pemprov saat ini sudah lebih baik daripada yang periode kemarin.rn”Ada beberapa hal menurut saya Pak Gubernur. Kalaulah seperti ini terus kita, akan sangat mubazir waktu ini sudah tiga tahun. Pembangunan memang sudah ada progres. Perubahan Sumatera Utara daripada yang lalu dengan sekarang sudah ada perubahan. Tapi belum signifikan sesuai harapan kita,” bilang Musa yang duduk di samping Edy.rnMusa memberi catatan terhadap kinerja OPD hasil pilihan Gubernur. Para pejabat yang dipilih harus diseleksi secara profesional, bukan berdasarkan kedekatan emosional semata. Menurut Ijeck, pemerintah harus membangun sistem yang baik dalam menentukan pimpinan OPD.rn”Semuanya ini berpulang kembali kepada personelnya. Orang-orang yang ditempatkan di pimpinan OPD dan biro di jajaran pemerintah provinsi Sumatera Utara, yang memang juga hasil dari seleksi dan pilihan Gubernur Sumatera Utara yang saat ini, pak Edy,” ujarnya.rn”Menurut saya pak, berulang kali kita sampaikan juga, ini harus ada tindakan tegas yang berdasarkan penilaian kinerja. Tidak berdasarkan emosional. Saya sudah sampaikan juga kepada BKD, dalam seleksi eselon IV, eselon III, tidak bisa berdasarkan emosional ataupun karena komunikasi, ataupun karena orang yang membawa. Harus dibangun sistem”, papar Ijeck.

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...