Connect with us

Daerah

Heboh Bongkar Pasang OPD, Wagub Musa Rajekshah Sudah Ingatkan Ke Gubernur Sejak Lama

Published

on

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara baru-baru ini melantik 64 pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal itu menuai polemik sebab jabatan gubernur dan wagub akan berakhir kurang dari 4 bulan sisa masa jabatan yakni 5 September 2023 mendatang.rnBongkar pasang sebelumnya dilakukan pada 2 Maret 2023, yakni 92 pejabat eselon III dan IV. Sebelumnya lagi pada 21 Februari 2023, Gubernur Edy melantik 911 pejabat eselon III dan IV, dimana dua orang di antaranya ada yang sudah pensiun dan meninggal dunia.rnSehari sebelumnya, 20 Februari 2023, Edy melantik 7 pejabat eselon II. Kemudian pada 5 Januari 2023, bongkar pasang pun dilakukan untuk eselon II dan III. Edy kala itu melantik 50 pejabat Pemprov, yang terdiri dari 38 eselon II, 12 eselon III. Pendeknya dalam kurun waktu lima bulan terjadi lima kali bongkar pasang pimpinan OPD di berbagai bidang.rnTerkait hebohnya soal bongkar pasang ini, Wakil Gubernur Musa Rajekshah sebenarnya sudah mengingatkan bahkan secara langsung di hadapan Gubernur Edy dan para pimpinan OPD, tepatnya pada 1 November 2021, saat rapat rutin bersama.rnBang Ijeck, demikian Musa Rajekshah biasa disapa, menyampaikan, pemilihan pimpinan OPD haruslah didasarkan pada kriteria atau seleksi yang jelas. Bukan berdasarkan kedekatan emosional semata.rnMusa awalnya memuji kemajuan yang sudah dikerjakan Pemprov. Ia mengatakan kinerja Pemprov saat ini sudah lebih baik daripada yang periode kemarin.rn”Ada beberapa hal menurut saya Pak Gubernur. Kalaulah seperti ini terus kita, akan sangat mubazir waktu ini sudah tiga tahun. Pembangunan memang sudah ada progres. Perubahan Sumatera Utara daripada yang lalu dengan sekarang sudah ada perubahan. Tapi belum signifikan sesuai harapan kita,” bilang Musa yang duduk di samping Edy.rnMusa memberi catatan terhadap kinerja OPD hasil pilihan Gubernur. Para pejabat yang dipilih harus diseleksi secara profesional, bukan berdasarkan kedekatan emosional semata. Menurut Ijeck, pemerintah harus membangun sistem yang baik dalam menentukan pimpinan OPD.rn”Semuanya ini berpulang kembali kepada personelnya. Orang-orang yang ditempatkan di pimpinan OPD dan biro di jajaran pemerintah provinsi Sumatera Utara, yang memang juga hasil dari seleksi dan pilihan Gubernur Sumatera Utara yang saat ini, pak Edy,” ujarnya.rn”Menurut saya pak, berulang kali kita sampaikan juga, ini harus ada tindakan tegas yang berdasarkan penilaian kinerja. Tidak berdasarkan emosional. Saya sudah sampaikan juga kepada BKD, dalam seleksi eselon IV, eselon III, tidak bisa berdasarkan emosional ataupun karena komunikasi, ataupun karena orang yang membawa. Harus dibangun sistem”, papar Ijeck.

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik1 minggu ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik1 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik1 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik1 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...

Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi
Politik1 minggu ago

Percepat Transisi Energi, Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU

Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto mendorong PT PLN (Persero) memperluas pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga ke...

Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat
Politik1 minggu ago

Anis Byarwati Soroti 48 BPR dan BPRS di Jawa Barat Dicabut Izin Usahanya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)...

Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah
Politik1 minggu ago

Wahyu Sanjaya Tekankan PentingnyaLiterasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah

Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan...

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik
Politik1 minggu ago

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah

PT PLN (Persero) perlu memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga ke daerah-daerah kecil. Pemerataan infrastruktur pengisian daya...

Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel
Politik1 minggu ago

Marinus Gea Pertanyakan Kesesuaian Data TKA di Sumsel

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mempertanyakan kesesuaian data tenaga kerja asing (TKA) dengan kondisi di lapangan di tengah...

Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau
Politik1 minggu ago

Nurdin Halid Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau

Komisi VI DPR RI mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi untuk menekan biaya logistik serta disparitas harga barang...