Himmatul Aliyah Apresiasi Implementasi Open Government Parliament di Jawa Barat

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Himmatul Aliyah, memberikan apresiasi atas langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mengimplementasikan program Open Government – Parliament (OG-P) sejak 2024.

Ia menilai Jawa Barat sebagai salah satu provinsi yang serius dan progresif dalam mendorong keterbukaan pemerintahan serta sinergi antara lembaga eksekutif dan legislatif demi kebijakan publik yang lebih baik.

“Dengan adanya Open Government Parliament, pemerintah dan parlemen bisa bersinergi menghasilkan kebijakan publik yang lebih baik. Jawa Barat menjadi salah satu provinsi terpilih sejak 2024 dan telah menjalankan berbagai program OG-P yang langsung menyentuh masyarakat,” ujar Himmatul saat kunjungan kerja di Bandung, Selasa (29/04/2025).

Salah satu program unggulan yang disorotinya adalah Jabar Digital Academy, yang bertujuan meningkatkan literasi digital masyarakat. Ia menilai, pelatihan-pelatihan yang dirancang Pemerintah Provinsi Jawa Barat sangat relevan dengan kebutuhan pasar kerja saat ini.

“Terkait rendahnya literasi digital, mereka mengembangkan program seperti Akademi Digital. Namun, kami mendorong agar pelatihan ini tidak berhenti pada tahap pelatihan saja, tetapi dilanjutkan dengan penyaluran peserta ke dunia kerja,” jelasnya.

Lebih lanjut, Himmatul menekankan bahwa OG-P tidak hanya menyangkut partisipasi publik, melainkan juga keterbukaan informasi. Ia mengapresiasi pembangunan portal terpadu Jabarprov yang memuat informasi publik seperti lowongan kerja, regulasi, hingga sosialisasi program pemerintah.

“Dengan adanya satu portal ini, masyarakat bisa lebih mudah mengakses informasi dan layanan publik. Ini mencerminkan semangat transparansi dan keterbukaan dalam tata kelola pemerintahan,” tambahnya.

Himmatul berharap, model OG-P yang diterapkan di Jawa Barat dapat menjadi percontohan bagi provinsi dan kabupaten/kota lain di Indonesia dalam mewujudkan pemerintahan yang inklusif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.