Connect with us

Politik

Himmatul Aliyah Soroti Mahalnya Biaya Pendidikan Inklusif di Indonesia

Published

on

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Himmatul Aliyah, menyoroti masih tingginya biaya pendidikan inklusif di Indonesia. Hal tersebut disampaikannya dalam acara peluncuran Bulan Guru Nasional 2025 yang digelar di SLB Negeri 01 Jakarta, Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat (31/10/2025).

“Kesulitan masuk sekolah inklusif karena memang sekolah inklusif itu rata-rata mahal,” ujar Himmatul saat memberikan sambutan.

Ia mengungkapkan, banyak aspirasi masyarakat yang diterima selama kunjungan kerja, terutama dari para orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus (ABK). Salah satu keluhan utama adalah kewajiban mengikuti tes psikolog sebelum masuk sekolah inklusif, yang biayanya belum ditanggung oleh BPJS.

“Ketika ingin masuk, harus tes psikolog, dan tes psikolog itu tidak ditanggung BPJS,” katanya.

Menurut Himmatul, kondisi tersebut menjadi beban berat bagi keluarga dengan kemampuan ekonomi terbatas. Ia mendorong pemerintah untuk mencari solusi agar biaya masuk sekolah inklusif bisa lebih terjangkau bagi semua kalangan.

Advertisement

Selain persoalan biaya, Himmatul juga menyoroti kekurangan guru pendamping di sekolah inklusif maupun Sekolah Luar Biasa (SLB). Ia menilai, jumlah guru yang memiliki kompetensi menangani anak berkebutuhan khusus masih sangat terbatas.

“Masih kurang guru-guru di sekolah inklusif yang benar-benar memiliki kemampuan menangani anak ABK,” ucapnya.

Himmatul juga menyoroti masih adanya perbedaan pandangan masyarakat terhadap keberadaan sekolah inklusif. Sebagian pihak mendukung agar anak-anak ABK belajar bersama teman sebayanya, namun sebagian lain masih khawatir akan munculnya diskriminasi di lingkungan sekolah.

“Di satu sisi kita ingin ada sekolah inklusif agar anak-anak bisa belajar bersama. Tapi disisi lain, ada juga yang menolak karena khawatir anak-anak ABK diperlakukan berbeda,” jelasnya.

Meski demikian, Himmatul tetap mendorong pemerintah untuk memperbanyak jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB), terutama di wilayah DKI Jakarta. Ia menilai, banyak siswa SLB di Jakarta yang justru berasal dari luar kota dan harus tinggal jauh dari orang tua.

Advertisement

“Anak-anak hebat ini butuh perhatian dan penanganan ekstra. Karena itu, sekolah-sekolah luar biasa perlu diperbanyak di seluruh Indonesia,” tegas politisi Partai Gerindra tersebut.

Ia menambahkan, DKI Jakarta seharusnya menjadi daerah percontohan pendidikan inklusif, agar siswa dari luar daerah tidak perlu jauh-jauh untuk menempuh pendidikan khusus.

“Di sekolah ini saja banyak siswa dari luar kota. Kalau di daerah mereka ada SLB, tentu tidak perlu jauh-jauh datang ke Jakarta,” pungkasnya.

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...