Connect with us

Politik

Iddy Muzayyad: Semakin Banyak Calon Ketua Umum, Semakin Baik 

Published

on

Anggota Komisi Organisasi Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), Iddy Muzayyad, menegaskan bahwa kontestasi pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) wajib berjalan secara adil, terbuka, dan inklusif. Ia menyatakan bahwa kemunculan banyak figur kandidat justru akan semakin memperkaya proses demokratisasi serta diskursus gagasan di internal organisasi.

Pernyataan tersebut disampaikan Iddy terkait dinamika penjaringan calon pemimpin tertinggi Nahdlatul Ulama menjelang penyelenggaraan Muktamar ke-35 NU. Ia menekankan bahwa setiap kader potensial yang mengantongi dukungan sah dari para muktamirin harus diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk memaparkan visi dan misi tanpa adanya pembatasan.

“Mengenai calon Ketua Umum PBNU, kita harus bersikap adil. Kalau memang ingin membuka ruang seluas-luasnya, maka berikan kesempatan kepada siapa pun. Selama para muktamirin menghendaki, silakan. Harus fair,” ujar Iddy dalam Diskusi Publik bertajuk Muktamar NU untuk Semua di Resto Trisnoku, Cikini, Jakarta, Jumat (7/8/2026).

Iddy menjelaskan bahwa seluruh bakal calon nantinya akan diundang dan diberi ruang untuk membuktikan iktikad baik dalam memajukan jam’iyah. Kendati demikian, mekanisme penentuan akhir tetap berada di tangan Ahlul Halli wal Aqdi (Ahwa). Ia juga mengingatkan agar proses penilaian kepemimpinan tidak hanya berlandaskan rasionalitas lahiriah semata, melainkan turut mempertimbangkan dimensi spiritual atau “ilmu langit” yang menjadi ciri khas tradisi ulama NU.

“Jangan hanya menilai calon Ketua Umum dari sisi lahiriah. Kita juga perlu melihat aspek batiniah atau ilmu langit. Kalau hanya terjebak pada penilaian lahiriah, belum tentu tepat. Berikan kesempatan kepada semuanya, sementara isyarat langitlah yang pada akhirnya akan menentukan,” tegasnya.

Advertisement

Menanggapi potensi intervensi terhadap sidang Ahwa, Mantan Ketua IPNU mengajak seluruh warga Nahdliyin untuk menepis segala bentuk praduga negatif dan tetap menaruh kepercayaan penuh terhadap integritas para ulama sepuh yang duduk di dalamnya. Ia meyakini bahwa mekanisme Ahwa dirancang untuk menjaga marwah organisasi serta senantiasa membuka ruang musyawarah dengan para kiai sepuh di luar struktur resmi sebelum mengambil keputusan final.

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...