Connect with us

Nasional

Jatah-jatahan Menteri, PPP Isyaratkan Tak Dorong Lukman Hakim Saifuddin

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA – Partai Persatuan Pembangunan atau PPP memberi tanda tidak akan menyodorkan kembali Lukman Hakim sebagai calon menteri. Sinyal itu muncul setelah pertemuan Presiden Joko Widodo dengan petinggi PPP se-Indonesia di Istana Bogor, Selasa (9/10) kemarin.

Lukman, satu-satunya menteri (menteri agama) asal PPP, direncanakan bakal ditarik. Partai berlambang Kakbah akan mengusulkan nama lain. ’’Kami ini cenderung menganut prinsip bergantian,” ujar Sekjen PPP, Arsul Sani.

Apakah itu berarti Lukman pasti ditarik dari jabatannya? Arsul tidak menyatakannya secara lugas. ’’Pak Lukman tentu ada penugasan yang lain nanti,’’ lanjutnya.

Dirikan Tenda Pengungsi, Instruktur: Minimal Tujuh Orang

Diusung 4 Partai, Eisti-Jos Siap Maju Pilkada Demak

Empat Jemaah Kloter 4 Tunda Berangkat, Ada yang Sakit Mata

Advertisement

DPP akan memberikan tugas lain, atau bisa saja bila presiden nanti memerlukan, Lukman mendapat penugasan dari Jokowi atau Ma’ruf. Menurut Arsul, PPP merupakan partai yang berbasis pada kader. ’’Kami kan juga harus memberikan kesempatan kepada kader-kader yang lain untuk bisa menduduki jabatan-jabatan di pemerintahan,’’ tuturnya.

Sementara itu, Plt Ketum PPP, Suharso Monoarfa menjelaskan, pada prinsipnya penentuan kabinet tetap ada di tangan presiden. ’’Kalau presiden mau mengganti, ya presiden pula yang akan mengeluarkannya dari situ (kabinet),’’ terangnya.

Yang jelas, nasib Lukman baru akan dilihat setelah proses hukum di KPK kelar. PPP, lanjut Suharso, tentu menyiapkan nama-nama sebagai pilihan kepada presiden. Namun, dia baru akan berpendapat bila dimintai saran. ’’Misalnya, ‘Pak Harso, saya mau ganti Menteri A, Pak Harso ada kader enggak?’ Baru kami memberi,’’ lanjutnya.

Untuk saat ini, tambah Suharso, Presiden baru meminta PPP menyiapkan sejumlah kader saja. ’’Kalau Nasdem minta 11, PKB minta 10, maka pantas juga kalau PPP minta sembilan. Itu kata presiden,’’ tambahnya. Pihaknya akan berembuk terlebih dahulu di internal untuk menyiapkan nama-nama yang akan diajukan kepada presiden. (jpnn)

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
width: 100% !important;
}
rn

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...