Jelang Ramadan, Novita Wijayanti Ajak Masyarakat Bijak Bermedia dan Perkuat Persatuan Bangsa

Memasuki bulan Ramadan, arus informasi di ruang digital diprediksi semakin padat dan dinamis. Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Gerindra, Novita Wijayanti, mengingatkan masyarakat agar lebih bijak menyaring informasi, tidak mudah terprovokasi isu yang memecah belah, serta tetap memegang teguh semangat Bhinneka Tunggal Ika.

Seruan tersebut sejalan dengan pesan Presiden Prabowo Subianto yang berulang kali mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus bersatu dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Kunci menjaga persatuan adalah literasi kebangsaan dan sikap dewasa dalam menyikapi perbedaan,” ujarnya, Selasa (10/2/2026).

Menurut kader Partai Gerindra tersebut, teknologi digital ibarat dua mata pisau. Di satu sisi memudahkan akses pengetahuan, namun disisi lain menjadi ruang subur bagi hoaks dan ujaran kebencian. Karena itu, masyarakat perlu memiliki filter kebangsaan agar tidak terseret polarisasi yang merusak kohesi sosial.

Ketua Umum Perempuan Indonesia Raya (PIRA) itu menegaskan, pengamalan Pancasila tidak cukup sebatas hafalan, melainkan harus diwujudkan dalam tindakan nyata, mulai dari keluarga, lingkungan RT, hingga kehidupan desa. Oleh karena itu, pihaknya bersama Partai Gerindra akan terus mengajak masyarakat untuk bersatu.

Novita menjelaskan, Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara merupakan kompas utama dalam merawat persatuan di tengah masyarakat yang semakin majemuk. Tanpa pemahaman yang utuh, nilai-nilai kebangsaan mudah tergerus oleh kepentingan sempit.

“Karena itu, sosialisasi Empat Pilar harus dilakukan secara berkelanjutan agar tetap menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari,” katanya.

Lebih lanjut, ia menilai menjelang Ramadan ruang publik kerap dipenuhi beragam narasi keagamaan dan sosial. Momentum ini harus dijaga agar menjadi perekat, bukan sumber perpecahan. Pancasila, menurutnya, mengandung nilai fundamental yang relevan untuk menjawab tantangan zaman, mulai dari toleransi, gotong royong, hingga keadilan sosial.

“Sedangkan UUD NKRI Tahun 1945 merupakan hukum dasar negara yang mengatur penyelenggaraan negara serta hak dan kewajiban warga negara,” jelasnya.

Pemahaman terhadap konstitusi, lanjut Novita, akan menumbuhkan kesadaran warga untuk taat hukum sekaligus aktif mengawal demokrasi secara bertanggung jawab.

“Bhinneka Tunggal Ika menjadi prinsip dasar yang menegaskan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman bangsa Indonesia,” pungkasnya.