Connect with us

Nasional

Jemaah Haji Asal Makassar Ditempatkan di Zona Syisyah

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA — Zonasi penempatan jemaah haji asal Indonesia di Mekkah sudah disepakati. Total ada tujuh zona yang telah ditentukan.
Zona pertama disebut Syisyah. Di sana ditempat jemaah haji asal Embarkasi Aceh (BTJ), Medan (KNO), Batam (BTH), Padang (PDG), dan Makassar (UPG).
Zona kedua yakni Raudhah. Di sana ditempatkan jemaah haji asal Embarkasi Palembang (PLM) dan Jakarta – Pondok Gede (JKG). Zona ketiga yakni Misfalah, khusus untuk Embarkasi Jakarta–Bekasi (JKS)
Zona keempat yakni Jarwal, khusus untuk Embarkasi Solo (SOC). Zona kelima Mahbas Jin untuk Embarkasi Surabaya (SUB), zona keenam Rei Bakhsy untuk Embarkasi Banjarmasin dan Balikpapan, serta zona terakhir yakni Aziziah untuk Embarkasi Lombok (LOP)
“Layanan katering dan transportasi bus shalawat di Makkah juga mengacu pada ketetapan awal, hanya jumlahnya disesuaikan dengan adanya penambahan kuota,” kata Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin melalui rilisnya, Selasa (30/4).
Kesepatakan soal zonasi tersebut dilakukan tiga menteri. Ketiganya yakni Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani bersama Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, serta Menteri Kesehatan Nilla F Moeloek dalam rapat koordinasi di Wisma Haji, Makkah.
Rapat mengagendakan pembahasan tentang kesiapan penyediaan layanan haji di Arab Saudi. Termasuk untuk 10 ribu kuota tambahan yang telah diberikan Raja Salman kepada Presiden Joko Widodo.
Rapat dihadiri juga oleh Dubes RI di Saudi Agus Maftuh, Konjen RI di Jeddah Muhammad Hery Saripudin, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nizar Ali beserta jajarannya, tim Kemenkes, serta Konsul Haji KJRI Endang Jumali dan jajaran Kantor Urusan Haji (KUH). “Kebijakan tambahan kuota 10.000 dikhususkan untuk lansia dan pendamping,” lanjut Lukman.
“Kita tetap fokus pada layanan, walaupun ada penambahan kuota 10.000. Ini penting agar tidak terjadi penurunan kualitas layanan kepada jemaah,” lanjutnya.
Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nizar, menambahkan, sampai saat ini,  persiapan layanan di Makkah sudah hampir final, baik akomodasi, katering, maupun transportasi. “Total layanan di Makkah sudah 95 persen siap, termasuk dengan kuota tambahan,” terangnya.
“Untuk layanan di Madinah, masih proses akhir untuk yang penambahan kuota,” tandasnya.
Selepas rakor, Menko PMK, Menag,  dan Menkes bersama tim penyedia layanan dan KUH meninjau kesiapan dan kualitas  hotel yang akan ditempati jemaah haji Indonesia. Besok, rombongan dijadwalkan akan bertolak ke Madinah.
“Di Madinah, akan ada peresmian Kantor Kesehatan Haji Indonesia yang baru,” tutup Nizar. (iad) 

rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...