Connect with us

Nasional

Jubir PSI Surya Tjandra Ingatkan Pansel Soal Capim KPK

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA– Jubir PSI Surya Tjandra‎ mengapresiasi kerja keras Pansel yang menyeleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hanya saja masih perlu diingatkan lagi, masa depan penegakan korupsi sangat tergantung kepada kualitas pucuk pimpinan KPK yang sedang diseleksi ini.

Menurutnya, berkali-kali Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengamanahkan bahwa Indonesia tidak akan pernah maju apabila gagal memberantas korupsi. Sehingga penegakan korupsi tergantung pada pimpinan KPK yang saat ini sedang diseleksi.

“Karena itu, Pansel KPK mesti menjaga amanah yang diberikan Pak Jokowi,” ujarJubir PSI Surya Tjandra, Kamis (29/8).

Surya mengatakan, dalam beberapa hari terakhir, muncul suara-suara dari publik yang mengkritisi kinerja Pansel KPK. Menurut mereka, Pansel kurang mendengar suara masyarakat. Padahal, ada sebagian kandidat yang dianggap bermasalah tapi diloloskan.

Jubir PSI Surya Tjandra melanjutkan, Pansel KPK juga mesti mendengar masukan publik agar terpilih pimpinan KPK yang kredibel dan memiliki rekam jejak baik. “Tantangan KPK hari ini adalah kredibilitas yang perlu dijaga serta menjaga SOP internal yang perlu ditegakkan dan mengikat semua dari staf hingga pimpinan,” katanya.

Advertisement

Pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP) dibutuhkan. Hal itu dilakukan supaya ada kepastian sistem internal. Pasalnya tantangan KPK kini bukan hanya dari luar tapi juga dari dalam untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Iuran BPJS Naik 100 Persen, BPJS Watch Bilang Begini

Papua Bergolak, Pak! Apakah Bapak Belum Mendengar?

Tingkatkan Kemampuan Jasmani, Kodam Hasanuddin Latihan Long Mars

Isa Bajaj Foto Buah Labu, Singgung Duo Semangka?

Hampir Pasti, Kenaika Iuran BPJS Tak Serentak Tetapi Bertahap

Advertisement

“Intinya, para pemimpin KPK harus memiliki kemampuan menata sistem internal KPK yang lebih transparan, independen, dan tidak tercemar intervensi dari ideologi atau kekuatan politik tertentu,” ungka Jubir PSI Surya Tjandra.

KPK juga diharapkan masuk lebih dalam, tak hanya menindak. Operasi tangkap tangan (OTT) penting. Di sisi lain, pemerintah daerah perlu dibantu agar anggaran bisa digunakan secara efektif dan bukan melulu ditakut-takuti dengan OTT jika dipakai.

“Pemerintah pusat dan daerah perlu dibenatu agar kita bisa mengejar bonus demografi sekarang ini dengan pembangunan di seluruh Indonesia,” pungkasnya. (jp)

The post Jubir PSI Surya Tjandra Ingatkan Pansel Soal Capim KPK appeared first on FAJAR.

rn

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...