Connect with us

Nasional

Kabar Bahagia untuk Honorer K2, soal Peluang Jadi PNS dan PPPK

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA – Pelaksana Tugas (Plt) Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Teguh Widjinarko mengungkapkan, rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) 2021 masih tetap diprioritaskan untuk tenaga pendidik, kesehatan, dan tenaga teknis.

Untuk tenaga kesehatan dan teknis lainnya dibuka formasi CPNS dan PPPK(Pegawal Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Sedangkan formasi guru 100 persen diisi PPPK.

Kabar gembiranya buat honorer K2 tenaga teknis, untuk rekrutmen PPPK 2021 tidak hanya fokus pada penyuluh.

Tenaga teknis lainnya juga dibuka. Dan, itu tergantung kebutuhan instansi pusat maupun daerah.

“Tenaga teknis itu nantinya tergantung kebutuhan instansi. Jadi enggak melulu penyuluh. Tenaga teknis ini juga dibuka untuk CPNS dan PPPK tentunya persyaratannya sesuai perundangan-undangan yang berlaku,” kata Teguh kepada JPNN.com (grup fajar.co.id), Selasa (21/7).

Advertisement

Dijelaskannya, karena pengadaan CPNS dan PPPK 2020 ditiadakan, maka usulan formasi tahun ini diakumulasikan ke 2021.

Dijelaskan, untuk tenaga teknis yang akan dipertimbangkan sangat selektif, disesuaikan dengan arah pembangunan, baik pusat maupun daerah.

Selain itu, duga mempertimbangkan potensi daerah, tugas utama dari masing-masing instansi; penataan dan penyederhanaan organisasi; optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; dan dampak pandemi COVID-19.

Instansi juga perlu terus melakukan pemetaan dan penyederhanaan birokrasi serta penyesuaian analisa jabatan dan analisa beban kerja pegawai dengan mempertimbangkan perkembangan tugas serta fungsi organisasi yang dinamis.

Di samping optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan pekerjaan dan pelayanan kepada masyarakat, dan berbagai penyesuaian dalam sistem manajemen ASN dalam situasi tatanan kenormalan baru saat ini.

Advertisement

“Karena itu, tenaga teknis itu nantinya tergantung kebutuhan instansi sesuai dengan kriteria di atas,” ucapnya. Dia menegaskan, tenaga teknis ini nanti disesuaikan dengan kebutuhan organisasi (instansi). Ini sangat spesifik dan harus didiskusikan per instansi. (jpnn/fajar)

rn(Fajar)rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...