Kabar Kisruh Internal Lembaga Antirasuah, DPR Didesak Revisi UU KPK

Kabarpolitik.com,JAKARTA–Kabar kisruh di internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai sorotan dari berbagai kalangan. Diduga konidisi tersebut tak terlepas dari manuver politik yang sedang terjadi tubuh lembaga antirasuah itu.

Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis mengaku tidak heran dengan kekisruhan yang muncul dari internal KPK akhir-akhir ini. Selain karena manuver politik, juga karena keberadaan Undang-Undang yang mengatur KPK itu sendiri.

“Ini organisasi tidak diawasi, komisi III DPR saja sampai kelimpungan mengahadapi KPK, padahal lembaga ini dibuat berdasarkan UU, namun justru posisinya lebih tinggi dari lembaga yang diatur dalam konstitusi,” kata Margarito dalam acara diskusi yang diselenggarakan Koalisi Masyarakt Sipil untuk Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi (Kompak) di Resto Pulau Dua, Senayan, Selasa (14/5).

Lebih lanjut Margarito juga berpandangan, situasi seperti ini dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi akan terus berulang. Apabila, tidak ada keberanian untuk melakukan revisi terhadap ketentuan UU KPK.

“Dan sepertinya kita akan berada dalam situasi ini, dimana korupsi akan tetap menggila dan penegakan hukum akan tertatih-tatih seperti ini. Tanpa mengubah UU anda tidak akan bisa keluar dari situasi seperti saat ini,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi III DPR RI Nasir Jamil mengaku sekapat, pembenahan terhadap institusi antirasuah yang dipimpin Agus Rahardjo saat ini harus melalui pendekatan regulasi.

“Kita di DPR sudah berkomunikasi dengan eksekutif dalam hal ini pemerintah yakni Pak Jokowi dan Pak Jusuf Kalla bahwa soal regulasi terkait pemberantasan korupsi, bukan hanya soal KPK saja. Melainkan, KUHP dan aturan UU yang lainnya,” ujar Nasir.

Karena itu, kata Nasir, kalau memang ingin memberantas korupsi secara menyeluruh di Indonesia ini, maka satu UU harus terintegrasi dengan UU lainnya. Artinya, butuh perbaikan regulasi.

“Bukan hanya soal KPK saja, tapi juga UU tentang Pembendaharaan negara, UU keuangan negara. Jadi tidak benar kalau mau memberantas korupsi hanya memperbaiki UU KPK nya saja,” paparnya.

Sementara itu, Juru Bicara Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi (Kompak) Ahmad Hariri pun mendesak KPK untuk berkerja berlandaskan pada acuan aturan perundang-undangan yang berlaku.

“KPK harus lepas dari kepentingan politik dan bertindak dengan tetap merujuk pada ketentuan aturan perundang-undangan berlaku,” tegasnya

Hariri bahkan mengaku khawatir, karena jika kisruh ini dibiarkan berlarut-larut akan mengganggu agenda pemberantasan korupsi di institusi anti rasuah tersebut.

“Komisi III DPR sebaiknya segera memanggil pimpinan KPK dalam rangka melakukan konfirmasi dan evaluasi kinerja serta penguatan sistem internal kedepannya,” tandasnya. (jpc)

rn