Connect with us

Politik

Kamrussamad: Hilirisasi Timah dan Lada Kunci Peningkatan Kesejahteraan Bangka Belitung

Published

on

Anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad, menekankan pentingnya perumusan ulang skema dana bagi hasil (DBH) dan kebijakan fiskal yang responsif terhadap karakter ekonomi daerah saat kunjungan kerja reses Komisi XI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jumat (12/12/2025).

Dalam paparan yang melibatkan Kementerian Keuangan, Bappenas, BPKP, dan BPK, Kamrussamad mengapresiasi data perkembangan ekonomi dan fiskal, namun menilai masih banyak pekerjaan rumah, terutama terkait hubungan keuangan pusat-daerah dan DBH, yang sangat strategis bagi provinsi penghasil seperti Bangka Belitung.

“Meski ekonomi, penerimaan negara, dan alokasi DBH sudah dipaparkan, kita harus antisipasi tantangan implementasi UU HKPD dan hubungan keuangan pusat-daerah, terutama soal DBH yang sangat penting bagi Bangka Belitung,” ujarnya.

Data BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung pada 2024 hanya 0,77 persen, triwulan IV-2024 tumbuh 0,94 persen (y-on-y), jauh di bawah rata-rata nasional. Meski dikenal sebagai provinsi penghasil pertambangan, kontribusi PDRB daerah ini hanya sekitar 0,50 persen dari total nasional.

“Angka penganggurannya juga masih tinggi. Oleh karena itu, perlu reformulasi dana bagi hasil untuk provinsi kepulauan, terutama sektor pertambangan,” kata Kamrussamad.

Advertisement

Bangka Belitung menyumbang lebih dari 88% potensi timah nasional. Kamrussamad menekankan pentingnya hilirisasi sumber daya agar memberi manfaat lebih besar bagi masyarakat, termasuk lapangan kerja, pendidikan, dan layanan kesehatan.

“PT Timah sebagai BUMN harus memperhatikan kontribusi terhadap masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, dan kemitraan produktif,” tambahnya.

Politisi Fraksi Gerindra itu juga menyoroti penertiban pertambangan liar dan perkebunan ilegal. Menurutnya, kebijakan mitigasi perlu disiapkan agar ribuan kepala keluarga dapat beralih ke kegiatan ekonomi legal dan produktif.

Selain isu energi dan pertambangan, Kamrussamad menekankan potensi sektor pertanian, khususnya lada, sebagai basis ekosistem ekonomi padat karya. Ia berharap Bangka Belitung dapat menjadi pilot project hilirisasi di sektor ketahanan pangan.

“Ekosistem lada berpotensi menciptakan lapangan kerja mulai dari petani, pengolahan, hingga pemasok. Ini harus diperkuat,” tandasnya.

Advertisement

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...