Kata Mendagri Tjahjo, Rencana Dana Kelurahan Telah Dibahas 2 Tahun Lalu

Kabarpolitik.com, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memastikan, rencana alokasi dana kelurahan tidak berkaitan dengan Pemilu 2019. Menurutnya, pembahasan dana kelurahan telah dilakukan sejak 2016 lalu.

Program tersebut diwacanakan beberapa walikota dan bupati. Kendati begitu, pihaknya ketika itu masih terfokus terhadap dana desa.

“Itu pembahasannya sudah dua tahun lalu, kalau dikaitkan politik semua kebijakan pemerintah sampai nanti awal tahun depan pasti dikaitkan dengan Pilpres. Jadi harus dipisahkan,” kata Tjahjo di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jakarta Pusat, Senin (21/10).

Tjahjo menuturkan, perencanaan dan kelurahan harus dipisahkan dengan kontestasi politik. Pasalnya, kata Tjahjo, anggaran dana kelurahan tersebut juga disetujui oleh DPR, yang mana merupakan perwakilan dari beberapa partai politik.

Oleh karena itu, Tjahjo menegaskan, perencanaan alokasi dana kelurahan tidaklah ada kaitannya dengan unsur politis menjelang Pilpres 2019.

“Jadi kalau dikatakan itu ada pertimbangan politis tidak ada. Mau dibahas oleh DPR, kan DPR juga mewakili dari seluruh partai politik,” tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dana kelurahan yang direncanakan akan dicairkan pada 2019. Politikus Gerindra itu mempertanyakan mengapa hal tersebut baru dilakukan ketika menjelang Pilpres 2019.

Meskipun menyepakati rencana alokasi dana kelurahan, Fadli mengimbau agar tidak dicampuri dengan kepentingan politik Jokowi selalu calon presiden petahana di Pilpres 2019.

“Jangan sampai ini hanya karena kepentingan politik sesaat, tetapi pada prinsipnya kita menyetujui dana kelurahan itu dari dulu seharusnya disamakan dana desa,” jelas Fadli. (rdw/JPC)

rn
source