Connect with us

Politik

Kawendra Kawal RUU PPRT, Tegaskan Perlindungan PRT Cermin Peradaban Bangsa

Published

on

Upaya menghadirkan keadilan bagi kelompok masyarakat rentan kembali disuarakan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Badan Legislasi (Baleg) DPR RI terkait penyusunan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Dalam forum tersebut, Anggota Baleg DPR RI, Kawendra Lukistian, menegaskan pentingnya regulasi yang mampu menjamin pekerja rumah tangga mendapatkan perlindungan hukum yang layak.

“Saya mendukung dan akan mengawal ini. Presiden kita pernah memberi contoh saat membantu Wilfrida Soik, pekerja rumah tangga asal NTT yang terancam hukuman mati di luar negeri. Itu menunjukkan kepedulian terhadap nasib para PRT yang memang rentan, baik di dalam maupun luar negeri,” ujar Kawendra di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Legislator Gerindra itu menegaskan pembahasan RUU PPRT tidak boleh terus berlarut-larut. Menurutnya, pekerja rumah tangga memiliki kontribusi besar dalam kehidupan keluarga Indonesia, karena membantu banyak orang tua fokus bekerja dan memastikan pendidikan anak berjalan baik.

“Kalau kita bicara keadilan, inilah bentuk keadilan. Banyak keluarga bisa bekerja dan menyekolahkan anak dengan baik karena ada bantuan PRT. Peran mereka tidak bisa kita nafikan,” katanya.

Kawendra menilai keberadaan RUU PPRT bukan sekadar regulasi, tetapi juga cerminan tingkat peradaban bangsa. Negara yang ingin maju, menurutnya, harus mampu menghargai setiap bentuk pekerjaan, termasuk pekerjaan domestik yang sering dipandang sebelah mata.

Advertisement

Ia pun mendorong Baleg DPR RI bersama seluruh pemangku kepentingan melakukan terobosan agar RUU tersebut dapat segera diselesaikan. Kawendra menegaskan akan terus mengawal proses pembahasan hingga menghasilkan regulasi yang berpihak pada keadilan bagi para pekerja rumah tangga.

Lebih lanjut, ia mengaitkan perjuangan perlindungan PRT dengan visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yakni “wong cilik iso gemuyu”, yang menekankan pentingnya kebijakan yang berpihak kepada rakyat kecil.

“Kalau kita ingin negara maju, kita harus menghargai kerja. Jangan menunda-nunda lagi. Saya dan teman-teman akan terus mendukung dan mengawal agar RUU ini segera selesai,” pungkasnya.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...