Kebijakan SMKN 2 Padang, Petrus Selestinus Minta Ada Sanksi Tegas

Kabarpolitik.com, JAKARTA – Pemaksaan terhadap siswi nonmuslim di SMKN 2 Padang, Sumatera Barat, memakai jilbab adalah pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Aturan tersebut jelas menghalang-halangi anak menikmati budayanya sendiri.

Demikian disampaikan Ketua Tim Task Force Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP), Petrus Selestinus dalam keterangannya, Senin (25/1/2021).

“Sekaligus mengekang kebebasan dan HAM siswi nonmuslim yang oleh UU telah diberikan perlindungan secara berlapis mulai dari UUD 1945 hingga Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai aturan teknis,” kata Petrus.

Menurut Petrus, yang dilakukan penyelenggara pendidikan di SMKN 2 Padang itu tidak hanya sekadar melanggar perbuatan yang dilarang oleh UU Perlindungan Anak, tetapi juga sudah melanggar Konstitusi dan HAM.

“Terlebih perbuatan itu dikualifikasi sebagai intoleran dan persekusi anak di Lembaga Pendidikan Publik yang seharusnya memberikan kenyamanan pada anak,” sambunnya.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menegaskan, pihak yang terbukti terlibat dalam peristiwa itu harus mendapat sanksi.

Nadiem juga memastikan bahwa pemerintah tidak akan mentolerir guru dan kepala sekolah yang melakukan pelanggaran dalam bentuk intoleransi tersebut.

Ia mengungkap, sejak menerima laporan peristiwa ini, Kemendikbud sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat.

“Untuk segera mengambil tindakan tegas,” tegas Mendikbud dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, Minggu (24/1).rn(Fajar)rn