Connect with us

Nasional

Kejati Didesak Periksa Dugaan Suap di Proyek Irigasi

Published

on

Kabarpolitik.com, MAKASSAR — Puluhan mahasisw  yang tergabung dalam Perhimpunan Pergerakan Mahasiswa (PPM) Sulsel kembali mendesak Kejaksaan Tinggi Sulsel untuk melakukan pemeriksaan terkait, adanya dugaan suap terhadap oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam proyek pembangunan irigasi pada sejumlah kecamatan di Bulukumba.

Proyek tersebut menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2017 sebesar Rp49 miliar.

Puluhan mahasiswa tersebut pun melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejati Sulsel, Selasa kemarin. Mereka mempertanyakan tindak lanjut laporan yang disampaikan PPM Sulsel beberapa waktu lalu ke Kejati Sulsel.

Ahmad Yani selaku jenderal lapangan, dalam orasinya menegaskan, hingga saat ini pihak Kejati Sulsel belum pernah mengambil langkah tegas dan pemeriksaan terhadap oknum ASN berinisial AI yang diduga menerima suap. Apalagi ada pengakuannya di media sosial Facebook terkait adanya dugaan suap proyek irigasi Rp49 miliar.

“Ada foto uang pecahan Rp100 ribu dan Rp50 ribu yang diunggah. Uang itu disebutkan merupakan hasil suap proyek irigasi,” cetus Ahmad Yani saat berorasi.

Advertisement

AI merupakan ASN di Dinas Pendidikan Bulukumba. Ia menyebar cuitannya dan viral empat bulan lalu. Dia mengaku mendapatkan rekomendasi untuk pengurusan proyek tersebut guna memperlancar turunnya anggaran proyek irigasi Rp49 miliar tersebut.

“Kami mendesak pihak Kejati untuk segera memanggil dan memeriksa ASN Pemkab Bulukumba tersebut, serta orang yang memberikannya rekomendasi,” tegas Ahmad Yani.

Usai menemui pendemo, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel Salahuddin, mengatakan aksi ini sudah beberapa kali digelar. Mereka melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek DAK untuk pekerjaan irigasi di Kabupaten Bulukumba.

”Laporan tersebut telah ditindaklanjuti. Sekarang sudah dibentuk tim untuk pengumpulan data, bahan dan keterangan,” tandasnya.

Bahkan, lanjut Salahuddin, tim sudah turun memetakan, kemudian berkoordinasi dengan APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) untuk bersama-sama melakukan pengkajian.

Advertisement

“Laporan ini sudah kita tangani. Tim intelijen juga telah turun ke lapangan,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Salahuddin, kejati telah memanggil oknum ASN yang memviralkan soal itu. “Kita masih tunggu dia. Karena informasi terakhir dia masih berada di Jakarta,” ujarnya. (mat/bkm/fajar)

rn
source

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...