Connect with us

Nasional

Kemenko Maritim Puji Kemenpar Saat Rakornas III/2018

Published

on

JAKARTA – Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman, memuji Kementerian Pariwisata saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pariwisata III Tahun 2018, Rabu (26/9). Kemenpar dinilai pintar memanfaatkan momen untuk mempromosikan pariwisata.

Pujian disampaikan di Dian Ballroom Hotel Raffles Jakarta. Lokasi berlangsungnya Rakornas.

Menurut Sekretaris Kementerian Koordinator (Sesmenko) Bidang Kemaritiman Agus Purwanto, pariwisata adalah lahan yang sangat seksi untuk berinvestasi. Terlebih, sebentar lagi perhelatan Annual Meeting IMF-World Bank akan digelar Oktoeber 2018 di Nusa Dua, Bali.

“Bali, akan melaksanakan Annual Meeting IMF-WB. Banyak membahas ini-itu. Dan di luar ini sebenarnya tidak perlu takut, peluang kita menjual detinasi, menjual apapun yg kita punya untuk tujuan wisata. Saat IMF-WB berpotensi besar menarik investor untuk berinvestasi di Indonesia,” kata Agus Purwanto, mewakili Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan.

Agus menjelaskan, pihaknya melihat peluang luar biasa saat Annual Meeting IMF-WB. Yang akan hadir nanti lebih 18 ribu peserta. Menurutnya, ini adalah bagian yang nantinya bisa memberikan kepercayaan kepada calon-calon investor. Lalu akhirnya menyebarluaskan seperti apa kondisi dan iklim investasi di Indonesia.

Advertisement

“Nantinya para delegasi itu melihat sendiri. Dengan demikian kalau trust tersebut terbangun dan investasi akan mengalir,” kata Agus.

Menurutnya, tourism Industry menjadi bagian yang tidak bisa dielakkan untuk masa depan Indonesia dalam investasi.

“Contoh di Bali, disiapkan peresmian karya anak bangsa yang popular yakni GWK. Tentunya tidak lepas dari traffic jam di Bali. Salah satu upaya kita yakni membuat underpass, yang dilakukan dengan tidak meninggalkan keramahan lingkungan,” tuturnya.

Agus menilai hak tersebut memungkinkan lantaran pariwisata telah ditetapkan sebagai sektor unggulan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pariwisata termasuk dalam 3 beaar penghasil devisa untuk Indonesia. Bahkan tahun 2019 ditargetkan menghasilkan devisa US$20 miliar. Target itu bisa tercapai bila sukses mencapai target kunjungan 20 juta wisman (wisatawan mancanegara) dan pergerakan 275 juta wisnus (wisatawan nusantara).

“Target 20 juta wisman ini, seperti disampaikan Pak Menko Maritim (Menko Luhut), sudah disiapkan dari infrastruktur. Dan, sudah mampu menyerap wisman ke depan. Nah, ini baru di Bali, belum sektor lainnya seperti di Weda Bay yang disiapkan infrastruktur. Saya yakin turis semua akan datang ke Indonesia. Dan di seluruh penjuru sektor pariwisata tetap optimis akan hal ini,” ujarnya optimis.

Advertisement

Sementara, Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan, investasi dan pembiayaan di sektor pariwisata ada banyak sumber-sumber pembiayaan yang bisa digali. Baik itu dari dalam dan luar negeri.

“Salah satu tujuan Annual Meeting IMF-WB adalah mendatangkan investasi. Sebab itu Pemerintah sudah memulainya dengan berinvestasi untuk pondasinya. Pembangunan infrastruktur pariwisata tidak bisa sepenuhnya Pemerintah. Idealnya 50:50 dengan swasta,” jelas Menpar Arief Yahya.

Tidak hanya investasi dari asing, Menpar Arief Yahya juga terus mengupayakan investasi dari dalam negeri. Menurutnya, sumber yang umum adalah pembiayaan yang bersumber dari Usaha Jasa Keuangan/Industri Keuangan Bank (IKB). Seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Pariwisata (FLPP) atau Kredit Usaha Rakyat (KUR) pariwisata.

“Ada juga pembiayaan yang bersumber dari Industri Keuangan Non Bank (IKNB). Seperti dari perusahaan asuransi untuk mendukung keselamatan wisatawan selama berlibur, dari lembaga pembiayaan (multifinance), atau dari dana pensiun,” sebut Menpar Arief Yahya yang membawa Kemenpar No 1 dan terpilih sebagai #TheBestMinistryOfTourism2018 se Asia Pacific di Bangkok.

Bisa juga pembiayaan yang bersumber dari pasar modal. Dengan menggunakan instrumen reksadana. Misalnya Reksadana Terpadu Pariwisata atau obligasi.

Advertisement

“Sampai tahun 2019, sektor pariwisata membutuhkan investasi dan pembiayaan sebesar Rp 500 triliun. Besarnya kebutuhan investasi dan pembiayaan di sektor pariwisata ini kita coba petakan dan bahas dalam Rakornas Pariwisata III/2018,” pungkas Menpar Arief Yahya.

rn
source

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...