Kemenkum HAM Evaluasi Percepatan Pembangunan Zona Integritas

Kabarpolitik.com, MAKASSAR–Reformasi birokrasi merupakan langkah awal melakukan penataan sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif, dan efisien. Sehingga, dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional.

Apalagi, saat ini masyarakat menginginkan terwujudnya birokrasi yang transparan dengan pelayan publik terbaik dan bebas dari korupsi.

Di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, telah mengakselerasi percepatan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Sebagai wujud nyata dari pelaksanaan percepatan tersebut, Staf Ahli Bidang Ekonomi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Razilu didampingi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, melakukan pemantauan percepatan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK dan WBBM di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pare Pare, Kamis (11/04/2019).

Kunjungan ini sekaligus mengevaluasi sejauh mana persiapan LPKA Parepare, dalam mempercepat pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada 2019 ini. Ia menekankan bahwa tolok ukur utama pembangunan tersebut adalah pelayanan yang prima kepada masyarakat atau pengunjung.

“Saat ini Sulsel menjadi prioritas utama percepatan pembangunan zona integritas untuk wilayah Indonesia tengah dan timur” ungkap Razilu.

Dalam arahannya, Razilu menyampaikan bahwa pembangunan Zona Integritas harus dibarengi dengan Sumber Daya Manusia yang berintegritas, bukan sekadar melaksanakan tugas pokok akan tetapi dapat memberi manfaat dan maslahat kepada orang lain. (humas)

rn