Connect with us

Nasional

KPK Dalami Pemberian Suap kepada Menag Lukman

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka penyelidikan baru terkait seleksi jabatan di Kementerian Agama. KPK akan mendalami dugaan pemberian suap kepada Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin.

Sebab dalam amar putusan dengan terdakwa mantan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kakanwil Kemenag) Jawa Timur, Haris Hasanudin, Menag Lukman Hakim Syaifuddin disebut menerima uang Rp70 juta.

Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif menyampaikan, pihaknya membuka penyelidikan baru terkait dugaan uang yang masuk ke kantong Menag Lukman. Hal ini dilakukan untuk mendalami peran Lukman dalam kasus jual beli jabatan di lingkungan Kemenag.

“Lagi ada pengembangan, lagi dilakukan penyelidikan-penyelidikan lebih lanjut,” kata Laode saat dikonfirmasi, Rabu (14/8).

Dalam amar putusan Haris Hasanudin, Lukman disebut menerima uang Rp70 juta dalam dua kali pertemuan. Pemberian uang itu tidak lain untuk melancarkan Haris duduk di kursi Kakanwil Kemenag Jatim.

Advertisement

Pertemuan pertama berlangsung pada 1 Maret 2019 di Hotel Mercure Surabaya, Haris memberikan uang sejumlah Rp50 juta. Dalam pertemuan tersebut, disebutkan kalau Lukman akan menjamin pengangkatan Haris.

Haris kemudian diangkat menjadi Kakanwil Kemenag Jatim pada 4 Maret 2019 berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/04118 dan dilantik pada tanggal 5 Maret 2019. Kemudian, pada pertemuan kedua 9 Maret 2019 bertempat di Tebuireng Jombang, Haris kembali memberikan uang sejumlah Rp20 juta untuk Lukman melalui Herry Purwanto.

Namun Syarif enggan menjelaskan lebih rinci penyelidikan tersebut. Dia berdalih, kasus ini baru sebatas penyelidikan, bukan penyidikan. ”Saya belum (bisa) beritahukan,” jelas Syarif.

Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin sudah pernah membantah terkait penerimaan uang Rp 70 juta tersebut. Lukman mengaku terkejut dirinya dalam persidangan Haris disebut menerima Rp 70 juta. Lukman secara tegas membantah menerima uang terkait pengangkatan Haris sebagai Kakanwil Provinsi Jatim.

Jemaah Haji Indonesia Berangsur Tinggalkan Mina

Prabowo Subianto Undang Megawati di Rakernas Gerindra

Advertisement

PDIP Siapkan Penantang Lawan Kaswadi Razak di Pilkada Soppeng

Kepuasan Kerja ASN di Soppeng Dapat Dipengaruhi dari Budaya Lokal

Podium : Mengapa Kita Berbohong?

“Sungguh sama sekali tidak pernah menerima, sebagaimana yang didakwakan itu. Rp 70 juta rupiah dalam dua kali pemberian katanya menurut pemberian Rp 20 juta dan Rp 50 juta. Saya tidak pernah mengetahui apalagi menerima adanya hal seperti itu,” ucap Lukman ditemui di Kantor Kemenag, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (3/6).

Selain itu, Politikis Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menegaskan, dirinya tidak pernah menerima gratifikasi terkait kenaikan jabatan. Lukman pun menegaskan, kariernya di dunia politik selalu menjauh dari yang berbau praktik korupsi.

Advertisement

“Karir saya 17 tahun di Senayan sebagai anggota DPR saya menjauhi itu semua, bahkan saya masuk dalam gerakan antikorupsi bekerjasama dengan berbagai kalangan. Jadi saya betul betul menjaga, tidak hanya integritas tapi reputasi saya dalam upaya bersama pemberantasan korupsi,” tegas Lukman.

Untuk diketahui, mantan Kakanwil Kemenag Jatim Haris Hasanudin divonis dua tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider bulan bulan kurungan. Majelis hakim tidak mengabulkan permohonan justice collaboratore (JC) yang diajukan oleh Haris. Hal ini pun sejalan oleh tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK. (jp)

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
width: 100% !important;
}

The post KPK Dalami Pemberian Suap kepada Menag Lukman appeared first on FAJAR.

rn

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...