KPK Pesimis Bongkar Kasus Korupsi Besar, Ini Alasannya

 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pesimistis akan berhasil mengungkap perkara mega korupsi dalam waktu kurang dari dua tahun jika Undang-Undang KPK resmi diterapkan. Prasangka ini didasari atas kewenangan baru yang diatur dalam perubahan kedua UU Nomor 30/2002 tentang KPK pada Pasal 40 tentang penerbitan SP3.

Dalam UU KPK hasil revisi, pada ayat 1 Pasal 40 menjelaskan, bahwa lembaga antirasuah dapat menghentikan proses penanganan perkara jika tak kunjung rampung dalam waktu paling lama dua tahun.

“Kalau penanganan perkara di KPK dibatasi waktunya dua tahun, mungkin kasus seperti TPPU atau kasus seperti TCW (Tubagus Chaeri Wardana) ini tidak mungkin terbongkar,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (9/10) malam.

Dalam kasus dari suami Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany ini KPK membutuhkan waktu lima tahun untuk dapat melimpahkan berkas penyidikan ke tahap penuntutan. Bahkan, lembaga antirasuah pada kasus ini telah berhasil mengidentifikasi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Tubagus Wardana senilai Rp500 miliar dalam setengah dasawarsa tersebut.

“Kasus e-KTP, BLBI, korupsi di sektor kehutanan, pertambangan, atau kasus lain yang butuh perhitungan kerugian keuangan negara yang signifikan, atau kasus besar yang bersifat lintas negara, itu tidak mungkin atau katakanlah sulit untuk selesai dalam waktu dua tahun,” ucap Febri.

Mantan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) ini menyebut, sejak awal KPK sudah menyampaikan sejumlah poin dalam RUU KPK dapat melemahkan lembaga antirasuah terkhusus untuk mengungkap kasus besar. Terlebih, tindak pidana korupsi itu termasuk katergori kejahatan luar biasa atau extraordinary crime yang membutuhkan kekhususan untuk menanganinya.

“Sementara untuk kasus tindak pidana umum saja tak ada batas waktu gitu. Nah ini yang kami lihat ada pertentangan antar satu dan yang lain. Sehingga kami menyimpulkan pada saat itu, ini ada salah satu poin yang sangat beresiko melemahkan KPK,” sesal Febri.

Kendati demikian, Febri enggan untuk terburu-buru mendesak Presiden Joko Widodo untuk dapat menerbitkan Perppu KPK yang tak lama lagi resmi menjadi Undang-Undang. Dia lebih menunggu langkah nyata Jokowi untuk berkomitmen meningkatkan kinerja pemberantasan korupsi.

“Kalau soal Perppu, kita serahkan saja pada presiden. Karena itu kan domain presiden. Apakah misalnya presiden cenderung akan mendengar suara dari Parpol yang sebagian tidak mau ada Perppu, atau cenderung mendengarkan puluhan ribu mahasiswa, pelajar, dan masyarakat yang menyampaikan eksplisit di demonstrasi,” pungkasnya. (jp)

rn