KPK Tahan Satu Anggota DPRD Sumut

Kabarpolitik.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) 2009-2014, Fahru Rozi (FRO). KPK menetapkan FRO sebagai tersangka suap kepada DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019.

“Jumat, 12 Oktober 2018 diagendakan pemeriksaan untuk 3 tersangka anggota DPRD, 2 di antara mereka tidak datang. Petugas sudah menahan salah 1 tersangka, FRO (Fahru Rozi),” ungkap Jubir KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Kuningan Jakarta, Sabtu (13/10).

Bekas aktivis ICW itu mengatakan, Fahru Rozi ditahan selama 20 hari pertama di Rutan cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur, Jakarta. Sedangkan dua tersangka absen, anggota DPRD Sumut 2009-2014 Tunggul Siagian (TSI) dan Taufan Agung Ginting (TAG).

“TSI sakit, pemeriksaan akan dijadwalkan ulang. Sedangkan TAG, penyidik belum menerima informasi alasan ketidakhadiran saksi,” ucap Febri.

Sementara untuk tersangka M Faisal (MFL), kata Febri, dilakukan perpanjangan penahanan selama 40 hari dimulai pada 16 Oktober sampai 24 November 2018.

KPK kembali mengingatkan agar tersangka suap DPRD Sumut kooperatif dan hadir bila dipanggil tanpa alasan rekayasa, kecuali alasan sah menurut hukum.

“Proses hukum tidak akan dapat dihindari dengan cara menunda-nunda waktu pemeriksaan ataupun penahanan,” ujar Febri.

Dia menyatakan tindakan tegas berupa upaya paksa telah dilakukan untuk sejumlah tersangka, baik berupa penangkapan ataupun masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Dalam kasus ini, KPK menetapkan 38 tersangka dari unsur Anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 dan/atau 2014-2019.

Puluhan anggota DPRD tersebut ditetapkan tersangka karena menerima fee masing-masing senilai Rp300 – Rp350 juta.

Uang tersebut mengalir dari Gatot Pujo Nugroho terkait pelaksanaan fungsi dan wewenang sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumut.

Atas perbuatannya itu, 38 Anggota DPRD Provinsi sumut periode 2009-2014 dan/atau 2014-2019 disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 .

UU tersebut berisi tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 64 ayat (1) dan pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHPidana. (jaa/indopos)

rn
source