Connect with us

Politik

Kunker Komisi IV ke Bali, Endang Setyawati Tekankan Penguatan Riset dan Zoning Pertanian

Published

on

rnAnggota Komisi IV DPR RI, Endang Setyawati Thohari, menegaskan bahwa revisi UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan harus menjadi momentum memperkuat hilirisasi, perlindungan keanekaragaman hayati, dan revitalisasi lembaga riset pertanian. Hal itu disampaikan dalam Kunjungan Kerja Komisi IV di Denpasar, Bali, Jumat (21/11/2025).rnEndang menekankan bahwa ketahanan pangan tidak boleh hanya bertumpu pada beras. Indonesia harus kembali memanfaatkan kekayaan sumber daya genetik dan keragaman pangan lokal sesuai kondisi agroekologis di tiap daerah.rn“Hilirisasi dan perlindungan biodiversitas sangat penting. Ketahanan pangan tidak harus beras, tetapi mengikuti keragaman pangan lokal,” ujar politisi Gerindra tersebut.rnIa juga menyoroti hilangnya banyak plasma nutfah akibat lemahnya perlindungan hukum, serta menurunnya peran lembaga riset setelah perubahan struktur BPTP menjadi BRIN/BRMP. Menurutnya, riset pertanian dan perikanan perlu kembali diperkuat, sebagaimana sistem riset terpadu yang pernah berjalan pada 1990-an.rnEndang mengapresiasi kebijakan jangka panjang Pemprov Bali yang melindungi lahan subur hingga 100 tahun ke depan. Menurutnya, kebijakan serupa perlu diperkuat melalui regulasi pusat dan daerah untuk mencegah alih fungsi lahan yang semakin masif.rnSrikandi Gerindra in mendorong diversifikasi pangan berbasis komoditas lokal, termasuk tanaman hutan, yang bernilai ekonomi tinggi namun belum dioptimalkan. Endang juga menyoroti tingginya impor gandum meski Indonesia memiliki alternatif seperti sukun dan umbi-umbian.rnSelain itu, ia menegaskan pentingnya zoning pertanian berbasis agro-ecological zone dan perlindungan lahan produktif melalui peraturan daerah. Endang juga menilai pupuk organik harus kembali diutamakan untuk meningkatkan kualitas produksi.rnDalam dialog dengan pemangku kepentingan, ia menggarisbawahi peran generasi muda dalam pembangunan ketahanan pangan.rn“Anak muda harus dilibatkan dan diedukasi lewat pendekatan yang relevan seperti TikTok dan YouTube,” ucapnya.rnKunker Komisi IV ke Bali ini menjadi bagian dari penyusunan revisi UU Pangan agar lebih komprehensif dalam memperkuat kedaulatan pangan melalui pemanfaatan keanekaragaman hayati, potensi lokal, serta riset dan inovasi nasional.rn
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...