Connect with us

Politik

Lale Syifa Minta Pemerintah Percepat Sertifikasi dan Insentif Guru Madrasah

Published

on

rnIsu peningkatan kesejahteraan guru madrasah swasta kembali mencuat. Guru madrasah swasta masih menghadapi kendala terkait sertifikasi, pengangkatan PPPK, dan gaji yang rendah.rnAnggota Komisi VIII DPR RI, Lale Syifaun Nufus, meminta pemerintah membuat kebijakan yang lebih berpihak kepada guru madrasah swasta. Menurut Lale Syifa, guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan inpassing semestinya dapat langsung diangkat menjadi PPPK tanpa tes, khususnya bagi guru berusia 40 tahun ke atas, dengan prioritas guru berusia di atas 50 tahun. Selama ini, pengangkatan PPPK hanya menyasar guru honorer di madrasah negeri.rn“Guru madrasah swasta punya masa pengabdian panjang. Mereka layak diangkat PPPK tanpa tes dan tetap ditempatkan di satuan kerja asal,” ujar Lale Syifa, Rabu (19/11/2025).rnLegislator Gerindra itu juga menyoroti banyak guru madrasah swasta yang telah memenuhi syarat sertifikasi, namun belum dipanggil atau dinyatakan lulus.rn“Pemanggilan dan kelulusan sertifikasi harus dipercepat. Semakin cepat sertifikasi turun, semakin besar motivasi kerja guru,” tegasnya.rnSelain itu, gaji guru madrasah swasta yang belum tersertifikasi hanya sekitar Rp 250 ribu per bulan. Lale Syifa meminta Kemenag menambah kuota penerima insentif guru honorer non-sertifikasi dan meningkatkan alokasi dana BOS untuk honor sesuai juknis 2025 yang memperbolehkan 60 persen dana untuk gaji. Menurutnya, kebijakan ini tidak hanya memperkuat operasional madrasah, tetapi juga memberi penghargaan layak bagi guru yang berdedikasi.rnLale Syifa menekankan bahwa pembelajaran di PAUD/RA bersifat tematik dan holistik, berbeda dengan jenjang lain. Penerapan prinsip linieritas yang terlalu kaku sering menghambat administrasi, termasuk dalam pembayaran sertifikasi guru PAUD/RA. Selain itu, operator madrasah kerap menghadapi gangguan pada layanan digital seperti EMIS, SIMPATIKA, BOS, hingga sinkronisasi data.rn“Akses sering error, gagal login, dan server down. Ini menghambat pelaporan dan realisasi program,” ujar Lale Syifa.rnSrikandi Gerindra ini pun mendorong Kemenag meningkatkan kapasitas server pusat, keamanan data, dan infrastruktur cloud agar layanan digital madrasah lebih stabil dan cepat.rnLale menegaskan bahwa peningkatan server dan kebijakan pro-guru merupakan langkah strategis menuju digitalisasi pendidikan madrasah yang lebih modern. Ia berharap guru madrasah swasta mendapatkan perhatian lebih dalam perumusan kebijakan Kemenag ke depan.rn“Jika kesejahteraan guru meningkat dan fasilitas diperbaiki, madrasah swasta akan semakin maju dan berdaya saing,” pungkasnya.rn
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...