Lale Syifaun Nufus Soroti Madrasah Tak Layak di Lombok Timur, Dorong Kolaborasi Perbaikan Infrastruktur

Kondisi infrastruktur pendidikan Islam di berbagai daerah masih memprihatinkan. Hal ini terungkap dalam kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI ke Pondok Pesantren Syeikh Zainuddin Nahdlatul Wathan. Anggota Komisi VIII, Lale Syifaun Nufus, menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi madrasah yang masih jauh dari kata layak.

Ia menilai, masih banyak madrasah berusia tua yang kondisinya sudah tidak memadai, namun tetap digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.

Lale menegaskan bahwa semangat para santri dalam menuntut ilmu harus diimbangi dengan fasilitas yang layak dan manusiawi. Ia pun mengajak seluruh mitra kerja Komisi VIII, khususnya Kementerian Agama dan Badan Amil Zakat Nasional, untuk berkolaborasi secara nyata di lapangan.

“Saya ingin menekankan kepada mitra-mitra Komisi VIII, mari kita bekerja sama membangun dan memperbaiki madrasah yang membutuhkan. Sungguh memprihatinkan, ada madrasah yang cukup tua dan sebenarnya sudah tidak layak ditempati,” ujar Lale di Nusa Tenggara Barat, Jumat (10/4/2026).

Selain persoalan infrastruktur, Lale juga menyoroti pentingnya akses bantuan finansial bagi para santri. Ia mengungkapkan pengalamannya saat menyalurkan Program Indonesia Pintar (PIP) yang disambut antusias, mengingat selama ini akses bantuan tersebut masih sangat terbatas.

Menurutnya, dalam satu lembaga pendidikan, sebelumnya hanya satu hingga empat santri yang menerima bantuan. Namun melalui advokasi yang dilakukan, jumlah penerima dapat meningkat signifikan, dari puluhan hingga ratusan santri per lembaga.

“Mereka merasa sekarang saatnya memiliki wakil di DPR RI. Pernyataan itu membuat saya terenyuh. Inilah alasan saya berharap mitra-mitra kami bersama-sama menyejahterakan madrasah, guru, dan para santri,” tambah politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.

Ia juga menegaskan bahwa kehadiran perwakilan Kementerian Agama dan Badan Amil Zakat Nasional dalam kunjungan ini tidak boleh sekadar formalitas, melainkan harus menjadi awal dari langkah konkret.

Menurutnya, peningkatan kesejahteraan pendidikan Islam tidak bisa dilakukan secara parsial, tetapi membutuhkan komitmen kolektif antara legislatif dan eksekutif.

“Mari kita bersama-sama membantu madrasah dan santrinya. Dukungan ini adalah bentuk kehadiran negara bagi institusi yang selama ini menjadi pilar pembentukan akhlak generasi bangsa,” pungkasnya.

Kunjungan ini menjadi momentum bagi para santri di Lombok Timur untuk menyampaikan aspirasi mereka, sekaligus menjadi pengingat bagi pemerintah pusat akan pentingnya pemerataan bantuan serta perbaikan fasilitas pendidikan agama di daerah.