Legislator PKS Soal Sidang HRS: Berpotensi Melanggar HAM

Kabarpolitik.com, JAKARTA- Anggota Komisi III DPR RI, Aboe Bakar Alhabsyi menyoroti kasus Persidangan Habib Rizieq Shihab (HRS) yang digelar melalui virtual.

Menurutnya, jika itu dilakukan dengan secara pemaksaan maka hal tersebut berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

“Karena pemaksaan seseorang terdakwa bersidang secara online berpotensi pada pelanggaran HAM,” jelasnya dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Senin (22/3/2021).

Karena itu, Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengingatkan kepada semua pihak agar konsisten dengan ketentuan UUD 1945.

“Kami mengingatkan kepada semua pihak agar konsisten dengan ketentuan UUD 1945,” ucapnya.

“Bahwa Indonesia adalah negara hukum. Karenanya, perlu komitmen dari semua pihak untuk tegak lurus mengikuti prosedur yang ada,” lanjutnya.

Aboe Bakar Alhabsy menilai, seharusnya Habib Rizieq diperlukan sebagai warga negara sebagaimana umumnya dalam pengadilan.

“Ini adalah prinsip equality before the law, yaitu persamaan perlakuan di depan hukum,” tuturnya.

Oleh karenanya proses persidangan seharusnya mengikuti ketentuan yang berlaku, yaitu Kitab Udang-Undang Hukum Acara Pidana.

Menurutnya, pemenuhan acara pidana adalah salah satu parameter untuk memastikan bahwa hukum dilaksanakan sebagaimana mestinya.

“Bangsa ini menyepakati bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945,” jelasnya.

“Pemaksaan pemeriksaan seorang tersangka untuk tidak hadir dalam persidangan berpotensi mengurangi hak hak hukum yang seharusnya dimiliki,” sambungnya.rn(Fajar)rn