Connect with us

News

Menko Airlangga Hartarto Izinkan Liga 2 Dilaksanakan

Published

on

JAKARTA – Menteri Perekonomian yang juga Koordinator PPKM di wilayah Luar Jawa dan Bali Airlangga Hartarto memberikan izin kepada PSSI dan Liga Indonesia Baru (LIB) untuk menyelenggarakan Liga 2 Sepakbola di Kalimantan dan Sumatera. Rencananya, selain di Pulau Jawa, Liga 2 akan bergulir di Pekanbaru, Palembang, Balikpapan dan Palangkaraya. 

Keputusan ini disampaikan Airlangga Hartarto usai menerima kunjungan kunjungan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Zinudin Amali, Ketua Umum PSSI, Mochamad Iriawan dan Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru (LIB), Akhmad Hadian Lukita. 

"Kegiatan dilakukan di empat kota yakni Palembang, Pekanbaru yang PPKM level 2 dan relatif lebih terkendali. Balikpapan dan Palangkaraya PPKM Level 3. Untuk tingkat Provinsi, Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur Level 1," kata Airlangga. 

Menteri Koordinator (Menko) Bidang  Perekonomian ini menilai kesuksesan penyelenggaraan kompetisi pramusim Piala Menpora 2021 dan Liga 1 yang sudah bergulir, dia meyakini Liga 2 juga dapat digelar dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan dispilin. 

Airlangga mengungkapkan, berdasarkan laporan Menpora Amali dan Ketum PSSI, penyelenggaraan Liga 1 yang lebih dulu bergulir dilakukan tanpa penonton, setiap yang masuk stadion dilakukan PCR dan tes antigen dan yang boleh masuk stadion kurang dari 300 orang terdiri dari pemain, ofisial, wasit dan panitia.

Advertisement

"Jadi kami mengapresiasi dan mempersilakan untuk diselenggarakan Liga 2," ujar Airlangga.

Disamping itu, Airlangga menjelaskan bahwa Liga 2 sepak bola merupakan ajang yang penting menjelang Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 tahun 2023. 

"Kegiatan ini merupakan ajang untuk prestasim. Apalagi kita akan menjadi tuan rumah untuk U-20 tahun 2023. Sehingga kompetisi itu penting, ini simbol untuk bagaiamana kita mengasah prestasi," pungkasnya. 

Selain itu, kompetisi sepakbola juga penting karena akan memunculkan multiplayer terhadap perekonomian. Meskipun masih dilakukan tanpa penonton dan prokes yang ketat. 

"Alhamdulillah PSSI sudah memulai. Olahraga ini menjadi ajang prestasi, protokol kesehatan menjadi contoh kegiatan olahraga yang lain. Tentu dengan adanya live streaming menjadi hiburan bagi masyarakat. Dalam situasi covid-19 masyarakat kita minta utk di rumah dan ditambah dengan kegiatan olahraga ini menyita perhatian penonton setia," harapnya. 

Advertisement

Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Zainudin Amali menyampaikan akan mengikuti arahan dari Airalngga Hartarto selakuk Ketua Komite PEN dan Koordinator PPKM Luar Jawa dan Bali terkait kegiatan-kegiatan olahraga. 

"Saya kira komitmen kami akan menjaga tentang  protokol kesehatan ini. Karena kita harus punya tanggungjawab yang sama untuk memberikan dukungan kepada upaya-upaya  pemerintah dalam menangani COVID-19," ungkapnya 

Dalam kesempatan ini, Menpora Amali mengungkapkan bahwa sejak pandemi COVID-19, pihak kepolisian sebelum mengeluarkan izin kegiatan keolahragaan selalu meminta rekomendasi dari Kemenpora. 

Dengan demikian, dalam mengeluarkan rekomendasi kegiatan olahraga, Menpora Amali selalu  mengajak pihak Kementerian Kesehatan, Satgas COVID-19, Kepolisian dan cabang olahraga terkait untuk  melakukan rapat koordinasi untuk membahas kegiatan yang akan diterbitkan izinnya tersebut. 

"Jadi sekarang pihak kepolisian tidak mau memberikan izin kakau tidak ada rekomendasi dari Kemenpora.  Khusus untuk penyelenggaraan sepakbola ini, saya kira sudah punya pengalaman untuk menangani protokol kesehatan. Jadi tetap melakukan kegiatan olahraga tetapi menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan benar," ujarnya. 

Advertisement

Sementara itu Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan mengatakan kedatangan langsung ke Kantor Menko Perekonomian sebagai bentuk permohonan izin untuk menggelar Liga 2 2021 di luar Pulau Jawa dan Bali karena kondisi saat extraordinary di masa pandemi. 

"Karena ini mau di luar Jawa tentu kami harus minta izin dan sudah kami jelaskan dan kami paparkan. Semua progres kami laporkan ada beberapa arahan yang harus kami lanjuti. Semoga Liga 2 bisa berjalan lancar di luar Jawa," harapnya.

(detak)

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...