Connect with us

Politik

Menko Airlangga Pantau Harga Minyak Goreng di Pasar Wonokromo Surabaya

Published

on

Kabarpolitik.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memantau harga minyak goreng di Pasar Wonokromo, Surabaya, dengan mendatangi sejumlah pedagang dan menanyakan langsung kepada pembeli terkait fluktuasi harga di pasar.

“Dalam tinjauan pasar hari ini, kami mengecek harga operasi pasar, khususnya minyak goreng. Tujuannya untuk mendukung kebijakan pemerintah menekan harga minyak goreng hingga level Rp14.000,” ucap Airlangga di Pasar Wonokromo, Surabaya, Kamis (13/1/2022).

Airlangga mengatakan, selain minyak goreng, operasi pasar juga digelar ke penjual komoditas lain, seperti beras, telur, dan bawang, yang didukung oleh Bulog serta pemegang kebijakan di Jawa Timur.

Ketua Umum Golkar ini berharap, dengan adanya regulasi yang mengatur harga, dalam pekan depan harga minyak goreng sudah berada di level Rp14.000, sebab masih ditemukan minyak goreng dengan harga di atas yang ditentukan.

“Mudah-mudahan minggu depan harga minyak goreng sudah di level Rp14.000 melalui kebijakan stabilisasi harga dengan menggelar operasi pasar,” kata Airlangga.

Advertisement

Salah satu pedagang Pasar Wonokromo, Musdalifa mengakui harga minyak goreng yang dijual pedagang bervariasi, namun rerata harga berada di atas Rp20.000.

Musdalifa yang juga sempat ditemui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto di stand Pasar Wonokromo menyebut, harga minyak goreng yang dijual pedagang antara Rp22.000 hingga Rp26.000 untuk kemasan 2 liter.

“Untuk hari ini yang membeli minyak goreng dan masuk ke dalam Pasar Wonokromo masih sepi mas, sebab pembeli terserap operasi pasar yang digelar pemerintah di luar pasar, dengan harga rerata Rp14.000,” kata pedagang yang sudah belasan tahun berdagang di Pasar Wonokromo tersebut.

Saat melakukan pemantauan di Pasar Wonokromo Airlangga Hartarto didampingi Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi serta Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jatim, Drajat Irawan.

.rn(GI/KP/fid)rn

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...