Menko Perekonomian Airlangga Tegaskan Industri Siap Olah Bauksit di Dalam Negeri

Kabarpolitik.com–Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, industri sudah siap mengolah bijih bauksit di dalam negeri. Ia mengaku, industri di Tanah Air siap dengan kebijakan pemerintah yang melarang ekspor bauksit mentah mulai Juni 2023.

Menurut Menko Perekonomian, ada empat fasilitas pemurnian bauksit yang sudah bisa digunakan di dalam negeri. Fasilitas pemurnian ini memiliki kapasitas alumina sekitar 4,3 juta ton.

Selain empat fasilitas tersebut, masih ada fasilitas lain yang saat ini masih dalam tahap pembangunan. Diperkirakan, fasilitas yang masih dibangun ini memiliki kapasitas input sebesar 27,41 juta ton dengan kapasitas produksi 4,98 juta ton atau hampir 5 juta ton.

“Cadangan bauksit kita kan besar 3,2 miliar (ton) dan ini bisa memenuhi kapasitas sebesar 41,5 (juta ton). Dari jumlah delapan smelter yang disiapkan, masih bisa 12 smelter lain dan ketahanan dari bauksit kita antara 90-100 tahun, masih cukup reserve yang ada,” tutur Airlangga di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (21/12/2022).

Ketua Umum DPP Partai Golkar ini menambahkan, dengan pelarangan ekspor, bijih bauksit harus diolah di dalam negeri sebelum bisa disekpor. Yakni, bijih bauksit diolah menjadi alumina, selanjutnya menjadi alumunium atau alumunium ingot.

Setelah itu, baru turun kepada produk turunan dalam bentuk batangan atau flat. Produk ini akan turun lagi ke industri yang saat ini sudah memiliki ekosistem yaitu industri permesinan dan konstruksi.

Sebelumnya, Presiden Jokowi resmi mengumumkan pelarangan ekspor bijih bauksit mulai Juni 2023. Jokowi mengatakan, pelarangan ini untuk mendorong industri di dalam negeri melakukan pengolahan terhadap bijih bauksit mentah.

“Mulai Juni 2023, pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor bijih bauksit dan mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri,” kata Jokowi, Rabu (21/12/2022).

Presiden menegaskan, pemerintah berkomitmen mewujudkan kedaulatan sumber daya alam dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ia mengatakan, dengan pelarangan ekspor, diharapkan dapat membuka lebih banyak lapangan kerja. Selain itu, juga bisa meningkatkan penerimaan devisa serta pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

“Pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan industri pengolahan sumber daya alam di dalam negeri. Ekspor bahan mentah akan terus dikurangi, hilirisasi industri berbasis sumber daya alam di dalam negeri akan terus ditingkatkan,” tegas Jokowi.

Jokowi mencontohkan, pada kebijakan penghentian ekspor nikel yang berhasil meningkatkan pendapatan Indonesia. Yakni, dari sebelumnya hanya Rp 17 triliun atau 1,1 miliar dolar AS di akhir 2014, melonjak menjadi Rp 326 triliun atau 20,9 miliar dolar AS pada 2021. Artinya, ada peningkatan sebanyak 19 kali lipat.

“Perkiraan saya tahun ini akan tembus lebih dari Rp 468 triliun atau lebih dari 30 miliar dolar AS,” kata Jokowi.

.rn(GI/KP/fid)rn